Padang – Kerugian akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang diperkirakan mencapai Rp5,5 triliun.
Pemerintah Kota Padang, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Sumatera Barat, memaparkan data terbaru kerusakan dan kebutuhan anggaran yang meningkat signifikan.
Rakor yang diselenggarakan di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (8/1/2025), dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, Gubernur Sumbar, Mahyeldi, unsur Forkopimda, serta para bupati dan wali kota se-Sumbar.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menjelaskan bahwa lonjakan estimasi biaya rehab-rekon ini disebabkan oleh penambahan program pengelolaan sumber daya air sebagai upaya mitigasi bencana jangka panjang.
Program tersebut mencakup pembangunan check dam, sabo dam, dan pengamanan daerah aliran sungai.
“Setelah berdiskusi dengan para ahli, kami mencatat total kerusakan dan kerugian mencapai sekitar Rp5,5 triliun,” ungkap Fadly.
Rinciannya meliputi sektor perumahan sebesar Rp2,4 triliun, infrastruktur Rp2,7 triliun, ekonomi Rp154 miliar, sosial Rp93 miliar, dan lintas sektor sekitar Rp140 miliar.
Menurut data Pemerintah Kota Padang, bencana hidrometeorologi yang terjadi sejak November 2025 hingga Januari 2026 telah berdampak pada 67.563 jiwa.
Ribuan rumah mengalami kerusakan, dengan rincian 556 unit rusak berat, 2.207 unit rusak sedang, dan 2.934 unit rusak ringan.
Tidak hanya rumah, kerusakan parah juga menimpa infrastruktur vital, termasuk 31 unit rumah ibadah, 13 jembatan, 74 ribu meter jalan, dan 22 bendungan.
Selain itu, lima gedung pemerintahan, puluhan fasilitas pendidikan, kesehatan, irigasi, drainase, sistem penyediaan air bersih, serta area pertanian dan perikanan juga mengalami kerusakan.
Guna merelokasi warga terdampak, Pemko Padang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Balai Gadang dan Kecamatan Pauh.
“Kebutuhan Huntap mencapai sekitar 800 unit, meningkat dari perkiraan sebelumnya sekitar 500 unit. Tambahan 300 unit ini diperuntukkan bagi warga yang harus direlokasi dari tepi sungai,” jelas Fadly.
Menanggapi paparan tersebut, Sestama BNPB Rustian menekankan pentingnya finalisasi dokumen R3P sebagai landasan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terarah, terintegrasi, dan akuntabel.
“Validitas data menjadi kunci agar bantuan, relokasi warga, dan perbaikan infrastruktur dapat tepat sasaran. BNPB siap mendukung upaya rehab-rekon bagi daerah terdampak, berkoordinasi dengan kementerian terkait,” pungkasnya.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
