KABARSUMBAR – Pemerintah Kota Padang mempercepat perbaikan infrastruktur pengairan yang terdampak bencana banjir.
Melalui Dinas PUPR, pemerintah mengerjakan 21 paket fisik menggunakan dana Transfer Ke Daerah (TKD).
Paket tersebut mencakup penanganan drainase, irigasi, serta sejumlah aliran sungai.
Percepatan pengerjaan bertujuan memulihkan fungsi infrastruktur bagi masyarakat terdampak banjir.
Pemantauan progres dilakukan langsung di Daerah Irigasi (DI) Lubuk Minturun, Kamis, 24 September 2026.
Kawasan tersebut menjadi salah satu lokasi prioritas dalam penanganan infrastruktur pascabencana.
Sebelumnya, banjir melanda sejumlah wilayah Kota Padang pada November dan Desember 2025.
Karena itu, pemerintah memprioritaskan kawasan yang mengalami dampak bencana tersebut.
Sebaran pekerjaan mencakup sejumlah wilayah dengan kebutuhan pengairan dan pengendalian air.
Di Kecamatan Koto Tangah, pengerjaan mencakup kawasan Lubuk Minturun dan sekitarnya.
Selanjutnya, pekerjaan juga menyasar aliran Sungai Guwo di Kecamatan Kuranji.
Kemudian, pemerintah menangani kawasan Tabing Banda Gadang di Kecamatan Nanggalo.
Selain itu, pekerjaan mencakup aliran Baringin di Kecamatan Lubuk Kilangan.
Beberapa lokasi pemantauan meliputi Drainase Kampung Apa dan Drainase Surau Lubuk.
Petugas juga memantau DI Lubuk Minturun serta Irigasi Lubuk Minturun 2.
Hasil pemantauan menunjukkan progres DI Lubuk Minturun mencapai 40 persen.
Capaian tersebut melampaui target awal sebesar 30 persen dengan deviasi positif 10 persen.
Pengerjaan dijadwalkan selesai pada 9 November 2026 sesuai kontrak yang berlaku.
Namun, kontraktor berkomitmen mempercepat penyelesaian pekerjaan tersebut.
Kabid SDA dan Drainase Dinas PUPR Kota Padang sekaligus PPK Well Of Sanora mengapresiasi progres tersebut.
Menurutnya, pelaksanaan pekerjaan saat ini berjalan lebih cepat dibandingkan target rencana.
“Progres on schedule. Di DI Lubuk Minturun, progresnya telah mencapai 40 persen,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, capaian tersebut menunjukkan deviasi positif sebesar 10 persen dari target.
“Di schedule ini akan selesai tanggal 9 November, tetapi kontraktor berusaha lebih cepat,” katanya.
Percepatan menjadi penting karena jaringan irigasi tersebut mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Aliran air digunakan untuk mengairi sawah serta kolam perikanan milik warga.
Karena itu, pemulihan fungsi irigasi dapat membantu menjaga kebutuhan pengairan masyarakat.
Dinas PUPR juga menyiapkan tambahan pengerjaan untuk memperluas penanganan infrastruktur.
Saat ini, pemerintah memproses empat paket fisik dari sisa efisiensi tender TKD.
Anggaran tersebut nantinya diarahkan untuk sejumlah wilayah yang membutuhkan penanganan.
Wilayah sasaran meliputi Sungai Lareh, Kuranji, serta Lubuk Begalung.
Dengan tambahan tersebut, penanganan infrastruktur diharapkan menjangkau lebih banyak kawasan.
Selain itu, pemerintah dapat melanjutkan pemulihan sarana pengairan yang mendukung aktivitas warga.
Percepatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur menghadapi potensi bencana berikutnya.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
