Padang – Pemerintah Kota Padang resmi memulai langkah transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bansos bagi Agen Pendamping.
Acara yang berlangsung di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Senin (25/5/2026) ini, menandai peran Kota Padang sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia sekaligus satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang menjadi pilot project nasional.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya Penata Perizinan Ahli Madya Direktorat IDKN Ditjen Dukcapil Kemendagri Adel Trilius, Kepala BPS Kota Padang Dessy Febriyanti, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Sosial Eri Sendjaya, Kepala Disdukcapil Ances Kurniawan, serta jajaran camat, lurah, dan 1.700 agen pendamping.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa digitalisasi ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem penyaluran bantuan yang lebih cepat, akurat, transparan, dan tepat sasaran.
Menurutnya, validitas data menjadi faktor utama agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Pendataan dan penyaluran bansos harus betul-betul tepat sasaran. Alhamdulillah kita dipilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota, tentu menjadi amanah dan tanggung jawab besar bagi Kota Padang untuk mempercepat digitalisasi pengelolaan bansos ini,” ujar Fadly Amran.
Lebih lanjut, Fadly menjelaskan bahwa sistem berbasis digital ini akan memudahkan pemerintah dalam memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time.
“Sistem bansos berbasis digital akan memudahkan pemerintah memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time. Seperti contoh, warga yang sebelumnya tergolong mampu bisa sewaktu-waktu membutuhkan bantuan akibat bencana atau kondisi darurat lainnya,” tambahnya.
Program ini sejalan dengan visi Pemko Padang dalam mewujudkan smart city melalui percepatan transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik.
Nantinya, digitalisasi bansos akan terintegrasi dengan layanan digital pemerintah lainnya, seperti pembayaran digital, administrasi pemerintahan, hingga aplikasi Padang Mobile.
Untuk mendukung implementasi tersebut, Pemko Padang telah menerbitkan SK Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial. Sebanyak 1.700 agen pendamping yang terdiri dari ASN, pendamping PKH, TKSK, unsur RW/RT, hingga pengurus masjid dan musala telah disiapkan.
Wali Kota menginstruksikan seluruh jajaran, mulai dari Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, hingga tingkat kelurahan, untuk mengikuti pelatihan dengan serius agar mampu menjadi trainer di wilayah masing-masing.
Program digitalisasi bansos ini ditargetkan mulai diluncurkan secara penuh pada Oktober 2026, setelah seluruh tahapan persiapan, pelatihan, dan penguatan infrastruktur pendukung selesai dilaksanakan.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
