Jakarta – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggandeng Kementerian Sosial RI untuk mempercepat digitalisasi sistem penanggulangan bencana melalui penguatan aplikasi SAPILIN (Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi).
Inisiatif ini ditempuh demi meningkatkan presisi dan kecepatan respons pemerintah saat menghadapi musibah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, memimpin langsung pertemuan dengan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Prof. Agus Zainal Arifin, di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan data kebencanaan antara pemerintah pusat dan daerah.
Arry menegaskan, Sumatera Barat memiliki karakteristik geografis yang rentan terhadap berbagai jenis bencana. Kondisi yang ia sebut sebagai “supermarket bencana” ini menuntut ketersediaan data yang akurat sebagai fondasi utama pengambilan kebijakan.
“Kami butuh dukungan berkelanjutan dari Kemensos untuk menguatkan kesiapsiagaan. SAPILIN adalah kunci agar respons kita terhadap bencana lebih presisi dan cepat,” ujar Arry.
Pemprov Sumbar membidik kolaborasi komprehensif, mulai dari manajemen pengungsian, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga penguatan Kampung Siaga Bencana (KSB). Selain itu, mereka juga menaruh perhatian pada peningkatan kapasitas personel Tagana serta efektivitas distribusi logistik dan pemulihan ekonomi warga terdampak.
Prof. Agus Zainal Arifin menyambut positif langkah tersebut. Ia menekankan bahwa integrasi peta rawan bencana harus menjadi napas utama dalam setiap perencanaan pembangunan di daerah.
“Pembangunan harus memperhatikan titik lokasi yang aman atau zona hijau. Kami berkomitmen mendukung penanggulangan bencana ini sesuai ketentuan,” tegas Prof. Agus.
Sebagai tindak lanjut, kedua pihak sepakat menuangkan komitmen tersebut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dokumen hukum ini nantinya akan menjadi payung bagi sinergi pusat dan daerah dalam memitigasi risiko bencana di masa mendatang.






