Pemprov Tetapkan 70 Hari Masa Siaga Darurat Bencana Alam di Sumbar

Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan selama 70 hari masa status siaga darurat bencana alam (banjir, banjir bandang dan tanah longsor).

70 hari itu terhitung dari 20 Desember 2019 hingga 28 Februari 2020 mendatang.

Status tersebut diterapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 360.975.2019 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang dan Tanah Longsir di Wilayah Sumatera Barat, tertanggal pada 22 Desember 2019.

“Status tersebut ditetapkan melalui keputusan gubernur Sumbar dengan dasar perkiraan cuaca dari BMKG, Surat Kepala BNPB dan telah melalui rapat bersama kabupaten dan kota,” kata Kalaksa BPBD Sumbar Erman Rahman, Rabu 25 Desember 2019.

Erman menerangkan, ditetapkannya status siaga darurat, maka Bupati dan Walikota diminta untuk menginventarisasi daerah rawan bencana pada daerahnya masing-masing.

Kemudian, dihimbau untuk mensosialisasikan kepada masyarakat daerah rawan tersebut melalui mitigasi dan pencegahan.

“Daerah harus banyak memberitahukan kepada masyarakat tentang kondisi daerah dan selalu mengajak untuk waspada. Apalagi di saat curah hujan yang tinggi saat ini,” kata Erman.

Lanjut Erman, daerah segera mengaktifkan pos siaga rawan bencana untuk percepatan penanganan.

Untuk kesiapsiagaan, kepala daerah juga segera menginventarisasi dan memastikan semua peralatan kebencanaan dalam keadaan berfungsi.

“Lalu, melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, TNI, Polri dan relawan untuk mengantisipasi dampak bencana,” katanya.

Terakhir, mengaktifkan rencana kontijensi sebagai rencana aksi dalam penanggulangan bencana.

“Status siaga darurat ini bisa diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanganan siaga darurat bencana di lapangan,” pungkas Erman.

Adapun penetapan siaga bencana itu karena tingginya intensitas bencana melanda Sumbar dalam beberapa waktu belakangan.

Loading...
DomaiNesia
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...