Provinsi Penghasil Sawit Rasakan Tidak Adil, DPD Rapat dengan Presiden

  • Bagikan
Foto : internet

Bogor – DPD RI adakan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo salah satu topik yang dibicarakan ialah dana bagi hasil (DBH) sawit yang menjadi Aspirasi para Gubnernur dari 21 provinsi penghasil sawit yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua pada Selasa, 6 Oktober 2020 Sore.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti  menyampaikan langsung aspirasi tersebut, dan turut hadir bersama Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Sultan Baktiar Najamudin. Sementara Wakil Ketua DPD RI Mahyudin berhalangan hadir karena masih bertugas di Kalimantan Timur.

Dikatakan LaNyalla, provinsi penghasil sawit merasakan ketidakadilan berkaitan tidak adanya DBH sawit, yang terdampak langsung dari aktivitas dan kegiatan perkebunan Sawit.

“Sebenarnya ada dua opsi yang bisa ditempuh, pertama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang mengelola dana trilyunan rupiah per tahun dapat memberi alokasi kepada daerah. Atau yang kedua, dengan merevisi UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan memasukkan DBH Sawit, selain DBH Migas dan Pajak yang sudah ada,” ujarnya.

Baca Juga :  DPD RI Adakan Rakor dengan Direksi BUMN Terkait Proyek Strategis

Jaminan Produk Halal

Terkait pelaksanaan UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang berlaku wajib sejak tahun 2019 lalu, DPD RI juga menyampaikan, bahwa hingga hari ini pelaksanaan UU tersebut masih terhambat dan belum berjalan efektif.

Adapun hambatannya dikarenakan dua hal pokok; pertama, hingga saat ini Kementerian Keuangan RI belum mengeluarkan besaran tarif sertifikasi. Kedua, adanya Peraturan Menteri Agama RI nomor 26 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Agama RI nomor 982 tahun 2019, yang bertentangan dan melampaui perintah UU tersebut.

“Kami pimpinan DPD sebelumnya sudah melakukan rapat konsultasi dengan Wakil Presiden RI, dan Beliau merekomendasikan kepada kami untuk menjembatani semua pihak agar proses sertifikasi halal bisa berjalan sesuai UU yang sudah bersifat mandatori sejak tahun 2019 itu,” ungkapnya.

Baca Juga :  DPD RI Gandeng Kemenparekraf untuk Tingkatkan Pendapatan

Terkait masalah itu, Presiden Jokowi mendukung semua materi konsultasi yang disampaikan pimpinan DPD RI sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan representasi daerah.

“Alhamdulillah Pak Jokowi mendukung semua materi yang kami sampaikan,” tambahnya.

Selain dua materi tersebut, dalam rapat konsultasi tersebut, pimpinan DPD RI juga menyampaikan aspirasi lainnya.

  • Bagikan