Pariaman – Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjawab tantangan ketahanan pangan di masa depan.
Hal ini ditegaskan Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, saat meresmikan Program Penanaman Jagung untuk Ketahanan Pangan Nasional di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Kamis (24/7/2025).
Program ini melibatkan sinergi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Polda Sumbar, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, PT Paten Mekar Tani, serta Mekar Investma Teknologi. Inisiatif ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penanaman jagung skala besar.
Rahmat Saleh menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya yang belum tergarap maksimal.
Dia menyoroti potensi lahan tidur milik masyarakat dan pemerintah yang dapat diubah menjadi sumber pangan produktif.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, mengakui daerahnya masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan jagung, dengan hanya 40% yang terpenuhi dari produksi lokal. Ia berharap program ini menjadi titik balik untuk peningkatan produksi lokal.
Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, menegaskan dukungan penuh kepolisian terhadap kelancaran program ini.
Ia menyoroti pentingnya sinergi antara keamanan dan pembangunan, serta prinsip 3U (upgrade, up screen, uplist) yang ditawarkan PT Paten sebagai pendekatan strategis dalam meningkatkan hasil pertanian modern.
CEO PT Mekar Investma Teknologi, Pandu Aditya Kristy, menyatakan bahwa ketahanan pangan membutuhkan gotong royong dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat negara, dunia usaha, investor, dan petani.
Direktur PT Paten Mekar Tani, Ari Irpendi Putra, menambahkan bahwa Sumbar memiliki potensi lahan luas yang belum tergarap maksimal. Kehadiran perusahaannya bertujuan membantu petani agar lahan tersebut menjadi produktif.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Aziz, optimistis program ini akan membawa perubahan nyata di daerahnya.
Ia menyatakan kesiapan Padang Pariaman untuk menjadi bagian dari cita-cita besar presiden dalam ketahanan pangan.
Program ini dirancang sebagai solusi jangka panjang terhadap krisis pangan global.
Pemerintah daerah siap memfasilitasi seluruh proses, termasuk pengawalan legalitas lahan, pendampingan petani, dan pemantauan hasil panen.
Ditargetkan 1.000 hektare dapat mulai dikelola pada Agustus mendatang.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
