Jakarta – Pemerintah menghadapi gelombang kritik pedas dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait data kerusakan sektor pertanian pascabencana.
Rapat kerja Komisi IV DPR RI yang berlangsung Rabu (14/1/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, membahas dugaan ketidakakuratan data yang berpotensi mengganggu jalannya pemulihan pascabencana.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, secara lantang menyatakan bahwa data yang disajikan pemerintah “jauh panggang dari api” dan tidak mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan.
Legislator dari Fraksi PKS ini khawatir data yang keliru tersebut akan berimplikasi pada kesalahan perhitungan anggaran pemulihan pascabencana.
“Dengan segala hormat, data yang disampaikan ini tidak sinkron dengan fakta di lapangan. Dampaknya, anggaran yang diajukan bisa jauh dari kebutuhan riil,” tegas Rahmat dalam forum yang dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan.
Rahmat mengapresiasi respon cepat pemerintah dalam memberikan bantuan darurat kepada masyarakat terdampak bencana, seperti bantuan beras dan minyak goreng dari Kementerian Pertanian.
Namun, ketidakakuratan data kerusakan, menurutnya, menjadi masalah krusial yang harus segera ditangani.
Secara spesifik, Rahmat menyoroti kondisi di Sumatera Barat, di mana data pemerintah menyebutkan bahwa sejumlah bendungan dan jaringan irigasi tidak mengalami kerusakan.
Padahal, fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Bahkan, laporan dari pemerintah daerah Sumatera Barat menyebutkan bahwa kebutuhan anggaran pemulihan sektor pertanian di provinsi tersebut mendekati angka fantastis, yaitu Rp2 triliun, jauh melampaui proyeksi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah pusat.
“Di data, irigasi dan bendungan tercatat Nol rusak. Ini jelas tidak sesuai fakta. Bendungan Gunung Nago dan puluhan irigasi lainnya rusak parah, tetapi tidak tercantum dalam laporan pemerintah,” ungkapnya.
Rahmat menambahkan, jika anggaran yang dialokasikan hanya sekitar Rp1,4 triliun untuk tiga provinsi, maka Komisi IV DPR RI menilai hal itu sangat kurang.
Menanggapi polemik ini, Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah untuk secepatnya melakukan verifikasi ulang dan sinkronisasi data dengan pemerintah daerah.
Langkah ini krusial agar kebijakan dan penganggaran pemulihan pascabencana dapat disusun secara tepat sasaran dan efektif.
DPR khawatir, jika data yang digunakan tidak akurat, upaya pemulihan sektor pertanian pascabencana akan terhambat dan berpotensi merugikan masyarakat luas.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
