Revitalisasi Danau Maninjau Butuh Biaya Rp 237 Miliar

  • Bagikan
Foto : Ilustrasi

Padang – Program penyelamatan Danau Maninjau di Kabupaten Agam menelan biaya hingga Rp 237 miliar. Angka sebesar itu dibutuhkan untuk proyek pengerukan sedimen sisa pakan dan kotoran ikan yang  mengendap di dasar danau.

Hal ini disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Danau Maninjau  melalui virtual bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy yang juga dihadiri jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemprov Sumbar di ruang rapat Kantor Gubernur,  Selasa 18 Mei 2021.

Menko Marves mengatakan, pada 2019 Danau Maninjau telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Berdasarkan data LIPI, terdapat 22.078 unit Keramba Jaring Apung (KJA) yang beroperasi di Danau Maninjau. Jumlah tersebut melebihi 3,5 kali lipat daya tampung.

”Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Kelestarian Danau Maninjau membatasi jumlah KJA hingga 6.000 unit, itu pun tidak bisa menjamin kelestarian Danau Maninjau,” katanya.

Aktivitas budidaya KJA menyumbang 91 persen beban pencemaran di Danau Maninjau. Limbah tersebut meningkatkan kandungan nitrat dan fosfor di dalam udara sehingga status trofik air Danau Maninjau pada 2019 adalah hipertrofik (tinggi akan unsur organik).

Baca Juga :  Pasca Penetapan Hasil Pemilu, Gubernur Jamin Sumatera Barat Kondusif

Berdasarkan hasil penelitian LIPI pada 2017, 95 -97 persen dari total volume danau kandungan oksigen sangat rendah. Oleh karena itu, hanya 3-5 persen luasan volume Danau Maninjau yang bisa menjadi tempat kehidupan biota.

Menko Marves kembali menjelaskan bahwa volume sedimen yang harus disedot adalah sebesar 2.745.000 m3. Penyedotan sedimentasi akan dilakukan menggunakan alat Drag Flow Pump. Kapasitas Drag Flow Pump yang akan digunakan sebesar 1.000 m3/jam selama 2.745 jam.

”Semua itu membutuhkan biaya penyedotan sedimentasi sebesar 2.745.000 m3 adalah sebesar Rp 237 miliar dengan waktu operasi selama 65 minggu. Biaya tersebut termasuk biaya penggunaan alat,” jelasnya.

Ia berharap, bisa menciptakan kawasan Danau Maninjau menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan dan berkualitas melalui revitalisasi kawasan Danau Maninjau dan juga dimanfaatkan sebagai lokasi sumber air PLTA.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, revitalisasi kawasan Danau Maninjau sangat penting karena sudah masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional.

Menurutnya, potensi wisata di kawasan Danau Maninjau sangat besar, baik di sisi alam, kuliner, budaya dan sejarahnya. Bahkan, kawasan ini juga kampungnya tokoh-tokoh besar seperti Buya Hamka dan banyak lainnya.

Baca Juga :  Terkendala Ganti Rugi Lahan, Tol Padang-Pekanbaru Ditunda

”Insya Allah, adanya objek wisata Geopark Danau Maninjau, masyarakat kita akan bisa merasakan manfaatnya. Kemudian, kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata religi. Apalagi, Maninjau tempat kelahiran Buya Hamka. Yang nanti bisa ramai dikunjungi oleh wisatawan dari Malaysia,” sebutnya.

Daya tarik wisata alam, dan lokasi terbaik para layang di Sumbar. Oleh karena itu, potensi yang dimiliki Danau Maninjau dan Singkarak ini memang sangat berpengaruh penting bagi Sumbar.

”Sesuai apa yang dikatakan Menko Marves, kami berharap bagaimana tahapan dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Menteri dan di bawah koordinasi Pak Menko kita siap untuk memberikan dukungan,” ungkapnya.

Gubernur Sumbar mengatakan, secara historis, geografis dan yuridis Danau Maninjau memiliki peluang yang kuat untuk diangkat jadi daerah tujuan wisata berskala nasional. Bahkan, jauh sebelum pandemi Covid-19 Danau Maninjau juga jadi kawasan kunjungan wisata berskala internasional.

”Insya Allah kami akan menugaskan beberapa SKPD terkait untuk mencari jalan alternatif. Melalui Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan juga dinas terkait lainnya,” kata Mahyeldi.

Selanjutnya, Gubernur Mahyeldi berharap dapat dukungan dari Menko Marves dan menunggu kebijakan dan langkah-langkah yang akan disepakati oleh Kemenko Marves.

  • Bagikan