#BikinAsikdiRumah - Mar 2020
#BikinAsikdiRumah - Mar 2020

Soal Bank Nagari, Gubernur Sumbar : Sudah Sesuai dengan UU OJK

Padang – Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengklaim jika persoalan pemilihan Direksi Bank Nagari telah dibicarakan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelumnya, DPRD Sumatera Barat menilai pemegang saham dan Komisaris Bank Nagari tidak menerapkan aturan yang seharusnya terhadap pemilihan Direksi periode 2020-2024.

Bahkan, DPRD Sumbar juga telah mengirimkan surat kepada para pemegang saham yang notabene adalah Kepala Daerah, termasuk menembuskannya ke OJK, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Adapun DPRD Sumbar beranggapan, jika proses seleksi para Calon Direksi Bank Nagari sejatinya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno sendiri tidak menampik, jika ia telah menerima surat dari DPRD Sumbar tersebut.

“Sudah kita bicarakan kemarin, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sudah ada langkah-langkah yang kita lakukan,” kata Irwan Prayitno dikutip dari laman Langgam, Sabtu 15 Februari 2020.

Disebutkan Gubernur, menurut OJK bahwa ada keadaan Lex Spesialis, dimana Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK lebih tinggi dibandingkan PP maupun Permendagri.

Sehingga, menurut Gubernur, pemilihan Direksi Bank Nagari dilakukan via Undang-Undang tersebut.

“Jadi kita jalani sesuai Undang-undang OJK, (yang disurati DPRD) itu kan PP. Coba, mana tinggi Undang-undang dibandingkan PP?,” sebutnya.

Sementara itu, terkait adanya permintaan DPRD Sumbar kepada pemegang saham agar melakukan seleksi ulang terhadap Calon Direksi Bank Nagari, Gubernur sendiri meminta agar ditanyakan langsung kepada Komisaris.

Pasalnya, kata Gubernur, OJK telah memberikan surat petunjuk kepada Komisaris.

“Tanya saja lebih lengkap ke komisaris, bahwa ada surat dari OJK,” pungkas Irwan.

Seperti diberitakan sebelumnya, jika Ketua DPRD Sumbar Supardi menyayangkan sikap dari pemegang saham dan Komisaris yang menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55 tahun 2016 tentang Tata Kelola Bank Umum.

Menurut Supardi, aturan itu tak lagi bisa digunakan karena sudah ada aturan yang lebih tinggi mengaturnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 dan Permendagri Nomor 37 tahun 2018

“Secara regulasi telah diatur oleh Pemerintah, sayangnya, pemegang saham dalam hal ini Gubernur, tidak menerapkan Undang-Undang yang berlaku, mereka hanya berpedoman dengan POJK Nomor 55 tahun 2016, jelas-jelas sudah kadaluarsa dan tidak bisa dipakai, karena sudah ada aturan yang lebih tinggi mengatur terkait POJK tersebut,” kata Supardi via seluler di Padang, Jumat 14 Februari 2020 malam.

Loading...
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...