Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mempercepat implementasi Roadmap ETPD 2025.
Langkah ini diambil untuk mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Percepatan ini ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) TP2DD dan Capacity Building di Auditorium Gubernuran Sumbar, Senin (24/11/2025).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar, Syefdinon, menyebut kegiatan ini sebagai momentum penting. Tujuannya, memperkuat pemahaman aparatur dalam mendorong elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
“Percepatan Roadmap ETPD 2025 akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola keuangan daerah,” kata Syefdinon.
Kegiatan ini bertujuan memperluas wawasan aparatur mengenai implementasi pembayaran non-tunai.
Selain itu, memperkuat komitmen semua pihak dalam mengoptimalkan sistem transaksi digital.
“Sasarannya jelas, yakni penyempurnaan Roadmap ETPD 2025, peningkatan penggunaan sistem pembayaran elektronik di seluruh transaksi pendapatan daerah, serta mendorong masyarakat Sumbar semakin terbiasa menggunakan transaksi non-tunai,” ujarnya.
Pemprov Sumbar mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dan Bank Nagari dalam mendorong digitalisasi daerah.
Sinergi ini dinilai telah meningkatkan Indeks ETPD dan hasil penilaian TP2DD Championship Regional Sumatera.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, sebelumnya mengingatkan seluruh OPD pengelola pendapatan serta pemerintah kabupaten/kota agar mempercepat implementasi kanal digital.
Kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta. Mereka terdiri dari kepala daerah kabupaten/kota, Ketua Harian TP2DD, SKPD terkait, Bank Indonesia, dan Bank Nagari.
Bank Indonesia memaparkan perkembangan indeks ETPD, capaian TP2DD sepanjang 2024, serta perlunya peningkatan realisasi penggunaan kanal digital seperti QRIS, mobile banking, dan e-commerce.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
