Temuan BPK RI Rp 36,9 M, Pemkab Limapuluh Kota Baru Kembalikan Rp 8, 6 M

Sumbar Paling Tinggi Tindaklanjuti Rekomendasi BPK RI

Pertemuan anggota DPD RI dengan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Foto : Putri Caprita
Pertemuan anggota DPD RI dengan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Foto : Putri Caprita

PADANG, KABARSUMBAR – Secara nasional, Pemerintah daerah di Sumatera Barat (Sumbar) merupakan paling tinggi menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI yaitu sekitar 47 persen dengan total pengembalian Rp 316,3 miliar.

“Dari jumlah itu, Kabupaten Sijunjung merupakan pemerintah daerah yang paling banyak menindaklanjuti rekomendasi BPK yaitu Rp 6,48 miliar atau 188 persen dari rekomendasi,” kata Ketua BAP DPD RI, Abdul Gafar usai pertemuan BAP DPD RI dengan Pemprov Sumbar, Jumat (13/7/2018).

Kemudian kata dia, untuk pemerintahan daerah yang terendah menindaklanjuti rekomendasi BPK yakni Solok Selatan total Rp 4,9 miliar atau 9,25 persen

Sedangkan untuk pemerintah daerah Kabupaten/kota yang paling tinggi belum menindaklanjuti rekomendasi BPK adalah Limapuluh Kota senilai Rp 8,6 miliar (23,26 persen) dari rekomendasi Rp 36,9 miliar, ujarnya.

Ia mengatakan itu saat melakukan kunjungan kerja terkait pelaksanaan rekomendasi BPK RI ke Padang.

Sementara rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti Pemda se Sumbar Rp 2,25 miliar atau 0,34 persen dari total rekomendasi Rp 662,7 miliar.

Diungkapkannya, pengembalian kerugian negara oleh pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan rekomendasi BPK 2017 masih rendah, sekitar Rp 5,56 triliun atau baru mencapai 19,8 persen dari keseluruhan rekomendasi BPK pengembalian kerugian daerah mencapai Rp 28,06 triliun, artinya sebanyak Rp 13,29 triliun belum dikembalikan.

Pihaknya mengatakan berdasarkan hasil pertemuan dengan pemerintah daerah di Sumbar ada beberapa hal yang menyebabkan rekomendasi itu tidak bisa dilaksanakan, salah satunya pihak pribadi yang diwajibkan mengembalikan kerugian negara ternyata sudah meninggal.

“Hal itu menyebabkan penagihan tidak bisa dilakukan sementara secara aturan, bebannya jatuh ke pemerintah daerah,” kata dia.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, mengatakan Pemprov Sumbar serius dalam merespon rekomendasi BPK RI. Bahkan, dirinya sudah mengintruksikan semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk secepatnya menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan batas waktu yang diberikan.

“Secara prinsip kita komit dengan rekomendasi BPK tersebut. Kita juga sudah minta Inspektorat untuk selalu mengawasi pelaksanaan keuangan,”sebutnya.

(Putri Caprita)

Loading...
KPU HIMBAUAN
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...