Tutup Rapat Anggota KOI, Menpora Amali Sampaikan Harapan Pemerintah

Tutup Rapat Anggota KOI, Menpora Amali Sampaikan Harapan Pemerintah . Foto: Kemenpora

Tangerang – Zainudin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) resmi menutup rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia (KOI) 2022 di JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Selasa (8/3). Ia menyampaikan beberapa harapan dan apresiasi kepada KOI.

“Saya apresiasi Ketua KOI dan jajaranya atas terselenggaranya rapat anggota tahun 2022. Dan juga saya apresiasi dengan salah satu    keputusannya yaitu menyesuaikan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Karena sekarang kita sudah punya dasar hukum baru tentang UU Keolahragaan. Mau tidak mau semua entitas  keolahragaan menyesuaikan,” ujarnya.

Menurutnya, KOI dengan cepat sudah melakukan perubahan-perubaham yang ada dalam UU Keolahragaan dan mudah-mudahan akan diikuti oleh yang lain-lainya. Karena kedepan kita harus satu gerak langkah dan kita tahu bahwa UU keolahragaan ini rohnya Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

“Dalam undang-undang tentang keolahragaan ini  rohnya adalah Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Kenapa DBON ini lahir? Ini berawal dari kerisauan Pak Presiden Joko Widodo dengan prestasi olahraga kita. Kita punya penduduk 270 juta lebih tapi prestasi kita masih seperti yang ada sekarang ini,” katanya.

Menurutnya, di UU  Olahraga ini  banyak hal yang baru yang mungkin belum di atur di UU SKN antara lain adalah  badan arbitrase olahraga, lembaga anti doping dan  tentang penonton dan suporter.

“Di UU Olahraga ini lembaga arbitrase khusus olahraga  hanya ada satu, dan itu akan menjadi lembaga independen. Kemudian juga lembaga anti doping  kita yang sebelumnya tidak di atur di undang-undang. Bahkan ada yang lebih maju lagi   tentang penonton dan suporter, itu juga diatur dalam undang-undang,” katanya.

Hal seperti ini, lanjutnya, perlu ada penyesuaian AD/ART. Sebab AD/ART KOI  harus mengacu pada aturan yang ada di atasnya yakni tentang undang-undang dan peraturan-peraturan turunan dari undang-undang itu.

Masih katanya, banyak hal yang di potret baik itu tentang kepelatihan, nutrisi, masa depan atlet, organisasi dan  yang paling penting harus menetapkan target dan fokus terhadap target itu.

“Sekarang kita sangat selektif dan tentu kita akan mengukur seberapa besar pembinaan di cabang-cabang olahraga. Kemudian, sistem review juga kami ruba. Kalau dulu itu hanya terdiri dari orang-orang Kemenpora, sekarang dari akademisi, praktisi, KOI dan KONI. Kemenpora tidak punya hak untuk menentukan cabor untuk berangkat atau tidak  sehingga setiap rupiah pengeluaran APBN yang bisa kita keluarkan bisa dipertanggung jawabkan

“Karena itu saya sangat berharap kepada KOI untuk membantu pemerintah untuk benar-benar konsisten dengan apa yang kita sudah putuskan. Payung hukumnya sudah ada, yaitu Perpres No. 86 tahun 2021,” tutupnya.