Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang bergerak cepat merespons isu yang menyebutkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padang Panjang lumpuh.
Wali Kota Hendri Arnis dan Wakil Wali Kota Allex Saputra melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD pada Jumat (16/5/2025) siang.
Sidak ini merupakan tindak lanjut dari pemberitaan salah satu media online yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdialog langsung dengan direktur, dokter, perawat, dan staf RSUD untuk mengklarifikasi isu penutupan total layanan.
Direktur RSUD Padang Panjang, dr. Lismawati, Sp.PA, M.Biomed, menegaskan bahwa kabar layanan RSUD lumpuh adalah tidak benar. Ia menyatakan seluruh layanan, termasuk poli, IGD, dan apotek, tetap berjalan normal.
“Saya pastikan, tidak ada pelayanan yang lumpuh di RSUD. Tidak ada demo, semua layanan tetap berjalan normal. Kami tetap komit melayani masyarakat,” ujar dr. Lismawati.
Wali Kota Hendri Arnis juga menanggapi keresahan pegawai terkait penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN penerima tunjangan profesi guru dan ASN RSUD yang menerima jasa pelayanan, sesuai surat bernomor 900.1/234/BPKD-PP/V/2025. Hendri menjelaskan kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang mengatur sistem *single salary*.
“ASN yang telah menerima Jasa Medis, sesuai regulasi, tidak lagi berhak menerima TPP dari Pemerintah Daerah,” jelas Hendri. Ia mendorong RSUD, sebagai BLUD, untuk mengatur skema insentif tambahan melalui pendapatan mandiri rumah sakit.
Wawako Allex Saputra menambahkan bahwa Pemko akan terus memantau dan mengevaluasi situasi agar tidak ada informasi menyesatkan yang berkembang.
Turut mendampingi sidak tersebut Sekretaris Daerah Kota Sonny Budaya Putra, Anggota DPRD Mahdelmi, serta kepala OPD terkait.
