Padang – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharrullah memperkenalkan garis biru zona aman tsunami pada puncak kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) 2024 di Kota Padang, Jumat, 26 April 2024.
Fasilitas ini bertujuan untuk membantu warga Kota Padang dalam menghadapi ancaman tsunami.
Garis biru zona aman tsunami atau “blue line tsunami safe zone” ini diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang. Fungsinya untuk membantu masyarakat dalam melakukan evakuasi ketika peringatan dini tsunami diaktifkan.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan, 7 dari 19 wilayah administrasi kabupaten dan kota di Sumbar memiliki dua ancaman bencana sekaligus, yaitu gempa bumi dan tsunami.
“Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan upaya kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami, di Kota Padang telah ditetapkan batas landaan tsunami berupa blue line yang kemudian disebut dengan terminologi tsunami safe zone,” ujar Gubernur Sumbar pada puncak kegiatan HKB 2024.
Gubernur menjelaskan bahwa garis biru tersebut merupakan batas perkiraan landaan tsunami yang sangat penting untuk diinformasikan kepada seluruh penduduk yang berada di zona merah bahaya tsunami.
“Seluruh penduduk yang berada di zona merah atau di sisi barat blue line, apabila terjadi gempa bumi yang berpotensi tsunami, maka evakuasi horizontal yang dilakukan harus bisa mencapai batas landaan tersebut,” jelas Gubernur.
Sementara itu, bagi warga yang berada di sisi timur tsunami safe zone tidak perlu melakukan evakuasi horizontal karena mereka telah berada pada kawasan aman dari landaan tsunami.
Sebanyak 22 titik penanda garis biru zona aman tsunami telah dipasang di Kota Padang, di antaranya di kawasan Sawahan Jati, Jati Adabiah, Ampang, dan sekitar Kantor Camat Nanggalo.
Melalui garis biru ini, masyarakat dapat dengan mudah mengidentifikasi posisinya sehingga terhindar dari ancaman bahaya tsunami. Namun, Gubernur menekankan bahwa ini harus dibarengi dengan pemahaman warga dan latihan secara rutin, seperti saat melakukan evakuasi mandiri ke tempat aman.
EWS Inklusi untuk Kelompok Rentan
Masih dalam konteks kesiapsiagaan tsunami, Pemerintah Kota Padang juga menyediakan fasilitas peringatan dini tsunami atau early warning system (EWS) inklusi untuk kelompok rentan tuna rungu.
“Selain penerapan blue line, kami juga akan memaksimalkan pemanfaatan early warning system yang ada menjadi EWS inklusi,” jelas Gubernur.
EWS inklusi ini merupakan inovasi sederhana, yaitu dengan menambahkan lampu rotary berwarna merah. Apabila perangkat EWS diaktifkan dan lampu merahnya menyala, itu adalah tanda untuk segera melakukan evakuasi horizontal atau vertikal.
Sekitar 17.000 warga penyandang disabilitas, termasuk mereka yang mengalami gangguan pendengaran, di Provinsi Sumatra Barat. Populasi kelompok tersebut tersebar di berbagai wilayah kabupaten dan kota.
“Mereka juga punya hak yang sama untuk mendapat layanan evakuasi bencana sebagaimana manusia normal lainnya. Sehingga dengan demikian maka EWS inklusi sesungguhnya adalah implementasi dan pemenuhan amanat undang-undang untuk melindungi segenap bangsa Indonesia,” ujar Gubernur.
Selama latihan dan simulasi pada HKB 2024, warga Kota Padang melakukan evakuasi mandiri dengan mengenali garis biru zona aman tsunami, seperti yang dilakukan komunitas di kawasan Pasar Alai.