Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bersama Kementerian Kehutanan menggelar aksi gotong royong masif di kawasan Pantai Morgan, Kelurahan Parupuak Tabiang, Kota Padang, pada Sabtu (20/12/2025).
Kegiatan ini difokuskan pada pembersihan tumpukan material kayu dan sampah yang berserakan akibat bencana hidrometeorologi, dengan tujuan utama memulihkan aktivitas nelayan agar dapat kembali berjalan normal.
Aksi pembersihan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, didampingi Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki.
Ribuan personel gabungan dari berbagai elemen turut serta, meliputi lintas perangkat daerah, unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), para relawan, serta masyarakat setempat.
Gubernur Mahyeldi menekankan urgensi pembersihan material kayu sisa banjir sebagai langkah krusial untuk menjamin keselamatan para nelayan saat melaut.
Selain itu, upaya ini juga vital untuk memulihkan roda perekonomian masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada aktivitas laut.
“Kalau dilakukan secara bersama-sama, nelayan bisa kembali melaut dengan aman dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dapat kembali berjalan,” ujar Mahyeldi.
Ia merinci bahwa pembersihan pantai telah dilaksanakan secara bertahap selama sepekan terakhir.
Koordinasi erat antara Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, dengan dukungan dari berbagai pihak, menjadi kunci keberhasilan tahapan awal ini.
“Kami berupaya menghadirkan solusi nyata yang langsung dirasakan masyarakat, khususnya nelayan di kawasan Pantai Morgan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kementerian Kehutanan atas bantuan empat unit ekskavator dan armada angkut yang telah mempercepat proses pembersihan material kayu.
“Dengan dukungan ini, proses pembersihan berjalan lebih cepat dan nelayan sudah mulai kembali melaut,” ucapnya, mengindikasikan dampak positif dari kolaborasi tersebut.
Namun demikian, Mahyeldi juga menyoroti pentingnya kejelasan aturan terkait pengelolaan dan pemanfaatan material kayu sisa bencana. Hal ini penting untuk mencegah potensi persoalan hukum di kemudian hari.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, memberikan penjelasan mengenai regulasi yang mengatur pemanfaatan material kayu terbawa banjir.
Ia menyatakan pemanfaatan tersebut telah diatur melalui Instruksi Presiden serta Surat Edaran Menteri Kehutanan tertanggal 8 Desember 2025.
“Pemerintah daerah dapat memanfaatkan material kayu tersebut untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dengan tetap berkoordinasi bersama instansi terkait,” jelas Rohmat.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dinilainya mampu mempercepat pemulihan pascabencana.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
