Padang – Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat (Sumbar) memperkirakan ekonomi Sumbar akan menghadapi tantangan berat pada tahun 2025.
Inflasi di wilayah ini diprediksi akan melampaui target nasional akibat dampak cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.
Data BI Sumbar menunjukkan inflasi hingga November 2025 mencapai 3,62 persen (ytd), lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 2,5±1 persen.
Kepala Perwakilan BI Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, menjelaskan bahwa kemarau panjang dan bencana hidrometeorologi telah mengganggu pasokan dan distribusi pangan.
Gangguan produksi pangan seperti beras, bawang, dan cabai akibat cuaca ekstrem menjadi pemicu utama kenaikan harga.
Selain itu, tingginya permintaan pangan dari Sumbar di luar daerah, bahkan hingga Malaysia, turut memperparah laju inflasi.
BI Sumbar menargetkan inflasi pada tahun 2026 dapat kembali mencapai 2,5±1 persen, dengan batas atas maksimal 3,5 persen.
Cabai merah, cabai rawit, dan emas perhiasan tercatat sebagai penyumbang utama inflasi. Pasaman Barat mencatat inflasi tahunan tertinggi, mencapai 5,28 persen (yoy).
Ekonomi Sumbar pada triwulan III 2025 tumbuh 3,36 persen (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 3,94 persen.
Perlambatan ini disebabkan oleh penurunan investasi, terbatasnya belanja pemerintah, serta melemahnya sektor konstruksi, perdagangan, dan transportasi.
Pertumbuhan ekonomi Sumbar pada tahun 2025 diprakirakan berada di kisaran 3,33–4,13 persen.
Namun, pada tahun 2026, pertumbuhan diproyeksikan meningkat menjadi 3,77–4,57 persen seiring dengan pemulihan pascabencana dan peningkatan belanja pemerintah serta konsumsi masyarakat.
Di tengah perlambatan ekonomi, transaksi QRIS justru mengalami pertumbuhan signifikan, didorong oleh peningkatan jumlah merchant dan pengguna.
Meskipun demikian, uang tunai masih memegang peranan penting. Inflow dan outflow uang kartal pada tahun 2025 sama-sama mengalami kontraksi, mengindikasikan kehati-hatian masyarakat dalam membelanjakan uang.
Stabilitas sistem keuangan Sumbar secara umum masih terjaga. Risiko kredit memang sedikit meningkat, namun rasio kredit bermasalah (NPL) masih berada di bawah 5 persen.
Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang lebih tinggi dibandingkan kredit menunjukkan kecenderungan masyarakat untuk menahan konsumsi.
BI menilai pemulihan ekonomi Sumbar sangat bergantung pada penanganan bencana, keberlanjutan proyek infrastruktur strategis, serta sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
