Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersiap memaksimalkan peran kanal Kawal Haji sebagai pusat pengaduan resmi bagi jamaah, keluarga, dan masyarakat umum terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Inisiatif ini bertujuan untuk menampung dan menindaklanjuti berbagai keluhan terkait pelayanan di Tanah Suci, sekaligus merespons isu-isu yang berkembang di media sosial.
Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha, menekankan bahwa keberadaan Kawal Haji sangat penting untuk menjembatani aspirasi jamaah dan memastikan respons cepat terhadap masalah yang muncul. Ia menyoroti bahwa selama ini, keluhan seringkali beredar luas di media sosial tanpa ada mekanisme penanganan yang jelas.
“Kita punya kanal Kawal Haji yang Insya Allah ini akan menjadi pusat pengaduan berbagai dinamika yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji, termasuk kaitan dengan isu media sosial yang muncul di ruang publik,” ujar Ichsan kepada wartawan usai menjadi pemateri dalam Diklat Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1447 Hijriah/2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jumat (16/1) seperti dilansir Antara.
Kawal Haji tidak hanya berfungsi sebagai wadah pengaduan, tetapi juga sebagai sarana klarifikasi. Masyarakat dapat melaporkan konten viral yang berpotensi menimbulkan masalah atau kegaduhan melalui kanal ini. Petugas akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dan meluruskan faktanya, sehingga isu liar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Selama penyelenggaraan haji sebelumnya, Kawal Haji dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan berbagai dinamika, baik yang terkait dengan tugas-tugas pelayanan maupun keberadaan jamaah di Tanah Suci. Kemenhaj juga mendorong media untuk berperan aktif dalam mengedukasi jamaah agar menggunakan jalur resmi dalam menyampaikan aspirasi.
Ichsan berharap jamaah lebih bijak dalam menyikapi kendala yang dihadapi. Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan adalah melaporkan masalah kepada petugas atau melalui aplikasi yang tersedia. Ia mengimbau agar jamaah tidak langsung memviralkan masalah di media sosial, karena hal itu justru dapat memperkeruh suasana dan menghambat penyelesaian masalah.
Dengan optimalisasi Kawal Haji, Kemenhaj menargetkan penyelenggaraan haji 2026 yang lebih tenang dan terukur. Setiap masalah teknis diharapkan dapat diselesaikan secara internal dan profesional, sehingga kekhusyukan ibadah para tamu Allah dapat terjaga dengan baik. Kemenhaj sendiri melihat bahwa Kawal Haji menjadi lini pusat yang efektif baik dalam melakukan penanganan masalah maupun klarifikasi isu yang beredar luas di masyarakat.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
