Padang – Anggota DPRD Kota Padang, Erismiati, menyoroti alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal untuk kebutuhan masyarakat.
Ia mempertanyakan mengapa alokasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD justru dikurangi saat PAD meningkat.
Erismiati menilai, peningkatan PAD seharusnya sejalan dengan penguatan anggaran yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kita tentu mengapresiasi jika PAD Kota Padang meningkat. Itu pertanda ada potensi ekonomi yang bergerak,” ujarnya, Selasa (20/01/2026).
Namun, ia menyayangkan pengurangan alokasi Pokir di saat PAD meningkat. Padahal, Pokir merupakan instrumen anggaran yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Yang menjadi perhatian kami di DPRD—dan ini juga dirasakan masyarakat—adalah mengapa saat PAD meningkat, alokasi Pokir yang langsung menyentuh kebutuhan warga justru dikurangi,” tegasnya.
Erismiati menekankan, Pokir bukan kepentingan pribadi anggota dewan, melainkan hasil serapan aspirasi masyarakat melalui reses dan musyawarah.
Pokir diwujudkan dalam bentuk pembangunan dasar seperti jalan lingkungan, drainase, bedah rumah, bantuan sosial, dan fasilitas publik lainnya.
“Jadi ini bukan soal siapa benar atau salah. Ini soal bagaimana kebijakan anggaran mencerminkan rasa keadilan,” katanya.
Sebagai informasi, target PAD dari sektor retribusi parkir pada 2026 mengalami lonjakan signifikan. Dinas Perhubungan Kota Padang ditargetkan meraih PAD sebesar Rp5,4 miliar, naik 58 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
