Padang – Wali Kota Padang, Fadly Amran, didampingi Wakil Wali Kota Maigus Nasir, menggelar rapat koordinasi krusial bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Palanta Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (14/4/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum strategis bagi Pemkot Padang untuk mengevaluasi pengelolaan serta realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari pemerintah pusat.
Dalam pemaparannya, Penjabat (Pj) Sekda Kota Padang, Raju Minropa, merinci total anggaran TKD tahun ini mencapai Rp371.851.350.000.
Dana tersebut disalurkan oleh pemerintah pusat secara bertahap. Hingga saat ini, kas daerah telah menerima kucuran dana dalam dua termin, yakni sebesar Rp124.129.548.000 pada 26 Februari dan Rp93.097.161.000 pada 31 Maret 2026.
“Total dana yang sudah masuk ke kas Pemkot berjumlah Rp217.226.709.000. Artinya, masih ada sisa dana sekitar Rp154.624.641.000 yang akan disalurkan pada tahap berikutnya,” jelas Raju.
Selain dana TKD, rapat tersebut juga mencatat adanya realisasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senilai Rp900.000.000 yang telah rampung disalurkan sepenuhnya untuk program-program terkait.
Mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900, Raju menekankan bahwa penggunaan dana TKD tahun 2026 memiliki fokus spesifik, yakni penanggulangan dampak bencana.
Anggaran tersebut diprioritaskan meliputi tiga fase vital: mitigasi pra-bencana, penanganan tanggap darurat, hingga tahap rehabilitasi serta rekonstruksi bagi kawasan yang terdampak bencana.
Menanggapi laporan tersebut, Wali Kota Fadly Amran memberikan arahan tegas kepada seluruh perangkat daerah. Ia menginstruksikan agar setiap rupiah dari dana tersebut dikelola dengan prinsip terukur, transparan, dan berorientasi penuh pada kepentingan publik.
Menurutnya, percepatan pemulihan kondisi daerah menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar.
“Saya menginstruksikan seluruh jajaran di TAPD untuk fokus mengarahkan anggaran pada program prioritas yang menyentuh langsung denyut nadi masyarakat. Utamakan sektor infrastruktur vital dan percepatan pemulihan ekonomi agar dampaknya segera dirasakan oleh warga,” tegas Fadly.
Tak berhenti di situ, Fadly juga menyoroti pentingnya aspek akuntabilitas.
Ia mewanti-wanti agar anggaran dijalankan dengan efektivitas tinggi guna meminimalisir terjadinya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA).
Orang nomor satu di Padang tersebut menegaskan bahwa setiap program harus dieksekusi tepat waktu sesuai dengan koridor regulasi yang berlaku agar target pembangunan daerah pada 2026 dapat tercapai optimal.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi pemantik bagi satuan kerja perangkat daerah untuk bekerja lebih disiplin dalam penyerapan anggaran, sehingga setiap aktivitas pembangunan di Kota Padang berjalan sesuai dengan target yang telah direncanakan sejak awal tahun.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
