Jakarta – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan pemetaan wilayah menjadi bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Cak Imin menegaskan, strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya bertumpu pada bantuan sosial tunai. Pemerintah juga akan memperkuat program pemberdayaan masyarakat, terutama bagi warga usia produktif.
Menurut dia, masyarakat miskin ekstrem akan mendapat pelatihan kerja singkat agar segera terserap ke dunia kerja atau mampu membuka usaha mandiri.
Ia menekankan bahwa bantuan sosial hanya bersifat sementara.
“Bantuan sosial adalah bantalan sementara, di mana kata kunci yang sedang terus kita lakukan adalah pemberdayaan. Di antara program-program pemberdayaan yang sedang terus kita dorong adalah agar masyarakat miskin ekstrem bisa dilatih dalam waktu singkat dan kemudian bisa disalurkan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga bisa dihentikan berbagai bantuan perlindungan sosial,” kata Cak Imin.
Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Data itu menjadi dasar pemerintah untuk memastikan bantuan dan program pemberdayaan benar-benar tepat sasaran.
Meski demikian, pemerintah masih menghadapi tantangan di lapangan, terutama saat mencoret penerima bantuan yang dinilai sudah tidak berhak menerima bansos. Kondisi itu sempat memicu gejolak di masyarakat.
Karena itu, pemerintah mendorong kesiapan infrastruktur digital di setiap daerah agar proses pendataan dan penyaluran bantuan berjalan lebih akurat dan transparan.
“Kita berharap Inpres 8 Tahun 2025 itu betul-betul menjadi pijakan bagi seluruh Program Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional,” ujar dia.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
