Batusangkar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menerima bantuan Program Padat Karya Penanggulangan Bencana dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI.
Bantuan ini ditujukan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur di tujuh nagari yang terdampak bencana hidrometeorologi, dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang berlangsung di Gedung Indo Jolito, Batusangkar, Kamis (4/6/2026).
Ketua Tim Bidang Padat Karya Kemnaker RI, Muhammad Ikrar Dinata, menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan instruksi langsung Presiden sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Program ini dirancang untuk memulihkan sarana fisik sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat setempat.
“Dari 10 titik yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, tujuh titik disetujui menerima bantuan masing-masing sebesar Rp100 juta. Kami berharap dana ini mampu menggerakkan kembali roda perekonomian warga di lokasi terdampak,” ujar Ikrar.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menyambut positif kolaborasi tersebut dan menilai bantuan ini sebagai solusi strategis dalam fase pemulihan pascabencana.
Ia menekankan program ini memiliki dua manfaat utama, yakni memperbaiki infrastruktur yang rusak sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
“Program ini sangat membantu karena memberikan pendapatan tambahan bagi warga di tengah pemulihan. Saya meminta seluruh wali nagari yang menerima bantuan agar menjalankan kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab dan tepat sasaran,” tegas Ahmad Fadly.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tanah Datar, Nusyirwan, merinci bahwa dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan sarana air bersih di Nagari Sawah Tangah dan Nagari Bungo Tanjung. Sementara itu, pekerjaan rabat beton difokuskan di lima lokasi lainnya, yakni Nagari Jaho, Nagari Batipuah Baruah, Nagari Tambangan, Nagari Padang Laweh, dan Nagari Saruaso.
Guna menjamin transparansi pelaksanaan, dana bantuan sebesar Rp100 juta per nagari akan disalurkan langsung ke rekening masing-masing pemerintah nagari.
Langkah ini diharapkan mempercepat proses pengerjaan di lapangan agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.






