Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan pengawasan distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP).
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian BBM Subsidi yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (4/6/2026).
Rakor tersebut menyoroti maraknya modus penyalahgunaan BBM subsidi yang ditemukan oleh Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar.
Beberapa modus yang terungkap meliputi penggunaan kendaraan dengan nomor polisi ganda, tangki modifikasi, pengisian berulang menggunakan beberapa QR Code, hingga dugaan penyaluran BBM untuk aktivitas pertambangan ilegal.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan sangat krusial untuk memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran.
Menurutnya, pengawasan harus diperkuat mengingat antrean panjang di SPBU sempat mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
“Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi,” ujar Fadly Amran.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, dalam arahannya menekankan bahwa subsidi energi harus dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan koordinasi serta pengawasan lapangan guna mencegah berbagai bentuk penyimpangan.
“Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait,” tegas Mahyeldi.
Direktur BBM BPH Migas, Chrisnawan Anditya, memberikan apresiasi atas langkah pengawasan di Sumbar yang dinilai berhasil menekan konsumsi solar subsidi secara signifikan.
Sebagai langkah preventif lanjutan, BPH Migas tengah mengkaji penguatan sistem digital, termasuk penerapan PIN atau OTP pada QR Code untuk mempersempit peluang penyalahgunaan.
Sementara itu, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar, Fakhri Rizal Hasibuan, memastikan stok BBM di Sumbar dalam kondisi aman.
Ia mencatat setelah operasi lapangan digencarkan, antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang.
“Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang. Kita ingin kondisi ini terus terjaga melalui pengawasan yang konsisten dan kolaborasi dari seluruh pihak,” pungkas Fakhri.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
