Dharmasraya – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya mulai melakukan pengaspalan Jalan Poros Nagari Koto Gadang, Kecamatan Koto Besar, guna mengakhiri penantian warga selama 15 tahun.
Proyek infrastruktur ini terlaksana melalui kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dengan enam perusahaan swasta menggunakan skema Corporate Social Responsibility (CSR).
Peresmian pengerjaan jalan dilakukan secara simbolis oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Dharmasraya, Yefrinaldi, pada Senin (6/7/2026).
Jalan sepanjang 6 kilometer ini merupakan akses vital bagi mobilitas ekonomi dan distribusi hasil pertanian masyarakat setempat.
Sebelumnya, kondisi jalan yang kali pertama diaspal pada 1996 tersebut mengalami kerusakan berat akibat minim perbaikan dalam kurun waktu 1,5 dekade terakhir.
Wali Nagari Koto Gadang, Mesra Weni, mengapresiasi peran Bupati Annisa Suci Ramadhani yang dinilai gigih merangkul pihak swasta untuk terlibat dalam pembangunan daerah.
“Kegigihan Ibu Bupati memperjuangkan hal ini kepada perusahaan turut memperkuat semangat kami,” ujar Mesra Weni.
Ia menambahkan, bupati selalu menekankan bahwa perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut wajib memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Yefrinaldi menjelaskan, pembangunan ini merupakan satu dari lima titik perbaikan jalan di Dharmasraya yang menggunakan skema pendanaan inovatif.
Langkah ini diambil pemerintah daerah sebagai solusi atas keterbatasan fiskal dengan membangun kemitraan bersama sektor swasta.
“Infrastruktur yang baik tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga mendukung kelancaran operasional perusahaan,” tutur Yefrinaldi.
Seluruh proses pengerjaan di lapangan diawasi secara teknis oleh Dinas PUPR untuk menjamin transparansi dan kualitas proyek.
Humas PT Incasi Raya, Monofri, mengonfirmasi keterlibatan enam entitas bisnis dalam proyek tersebut.
Perusahaan yang terlibat adalah PT Incasi Raya Grup Unit Pangian, PT Bina Pratama Sakato Jaya, PT SMP, PT TKA, PT KSI, serta KUD Sinamar Sakato Jaya.
“Tahap pertama diselesaikan terlebih dahulu, sisanya dikerjakan bertahap sesuai kemampuan keuangan perusahaan,” jelas Monofri.
Pemerintah berharap sinergi ini menjadi model pembangunan berkelanjutan yang memastikan dunia usaha turut bertanggung jawab terhadap lingkungan operasionalnya.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
