Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mempercepat pendaftaran bantuan sosial (bansos) melalui aplikasi digital Perlinsos guna memastikan akurasi data serta ketepatan sasaran penerima manfaat menjelang pemberlakuan penuh pada 2027.
Kota Padang terpilih sebagai salah satu dari 43 daerah proyek percontohan digitalisasi bansos oleh Kementerian Dalam Negeri.
Data per Jumat (10/7/2026) menunjukkan sebanyak 41.016 kepala keluarga (KK) dari total 303.000 KK dalam desil 1 hingga 10 telah masuk ke dalam sistem.
Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, menyatakan realisasi pendaftaran saat ini telah mencapai 13,50 persen.
Pihaknya terus mengintensifkan sosialisasi dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
Dinas Sosial menerapkan strategi jemput bola untuk menjangkau warga di wilayah pelosok atau masyarakat yang memiliki keterbatasan perangkat teknologi.
Pemerintah telah menyiapkan pos layanan verifikasi data di kantor kelurahan, kecamatan, hingga melibatkan pengurus masjid dan pendamping program sosial.
Eri menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran ini tidak dipungut biaya apa pun.
Warga dengan ponsel pintar dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui portal resmi yang tersedia.
Bagi warga yang terkendala teknis, bantuan tersedia melalui agen resmi di tingkat RW, kelurahan, serta pendamping PKH dan TKSK.
Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinsos Kota Padang, Syaiful Andri, menjelaskan syarat teknis pendaftaran dirancang ringkas.
Masyarakat cukup menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), PIN Identitas Kependudukan Digital (IKD), dan ID pelanggan PLN.
Syaiful menekankan bahwa pengaktifan IKD menjadi syarat mutlak karena sistem memerlukan otentikasi melalui PIN tersebut.
Dinas Sosial optimistis migrasi data dari sistem manual ke digital akan rampung tepat waktu.
Langkah ini diproyeksikan mampu menghapus tumpang tindih data pendistribusian bansos secara permanen di Kota Padang di masa mendatang.






