Padang – Sumatera Barat (Sumbar) mendapatkan suntikan semangat dan bantuan signifikan dari berbagai penjuru negeri untuk bangkit kembali pasca-bencana banjir bandang yang menerjang wilayah tersebut akhir November 2025 lalu.
Solidaritas nasional yang mengalir deras menjadi bukti bahwa Sumbar tidak sendirian menghadapi cobaan ini.
Hal ini ditegaskan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, seraya mengapresiasi dukungan yang sangat berarti bagi masyarakat terdampak.
“Dalam situasi bencana, keselamatan warga adalah prioritas utama. Kami merasakan betul kehadiran negara dan kuatnya solidaritas nasional. Sumatera Barat tidak sendirian, dan itu sangat terasa,” ungkap Mahyeldi di Padang, Selasa (30/12/2025).
Sejak awal kejadian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar bergerak cepat memprioritaskan evakuasi, pemenuhan kebutuhan mendesak, serta percepatan penanganan darurat dan pemulihan awal.
Dukungan pun datang dari berbagai sektor, mulai dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah di seluruh Indonesia, TNI/Polri, BUMN/BUMD, organisasi sosial, hingga relawan dan masyarakat luas.
Hingga 30 Desember 2025, Pemprov Sumbar mencatat total bantuan keuangan yang diterima mencapai lebih dari Rp50 miliar.
Dana tersebut berasal dari berbagai sumber, termasuk Rp20 miliar dari Presiden Republik Indonesia, Rp26,49 miliar dari 59 pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia, serta Rp4,62 miliar dari BUMN/BUMD, lembaga sosial, mahasiswa, PMI, Baznas, dan donasi masyarakat.
Pemerintah Pusat juga mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tentang Bantuan Keuangan bagi Daerah Terdampak Bencana, sebagai wujud komitmen dan dukungan penuh terhadap penanganan bencana di Sumbar.
Sebagai bentuk tanggung jawab dan respons cepat di lapangan, Pemprov Sumbar telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp24,25 miliar kepada 13 kabupaten dan kota yang terdampak, dengan prioritas utama untuk kebutuhan darurat, pemulihan layanan publik, dan bantuan langsung kepada masyarakat.
Rincian penyaluran dana tersebut meliputi Agam (Rp4,12 miliar), Kota Padang dan Solok (masing-masing Rp3,44 miliar), Padang Pariaman (Rp2,67 miliar), Pasaman Barat (Rp2,62 miliar), Tanah Datar (Rp2,45 miliar), Pesisir Selatan (Rp1,73 miliar), Kota Padang Panjang (Rp1,41 miliar), Kota Solok (Rp780 juta), serta Kota Pariaman, Pasaman, Lima Puluh Kota, dan Kepulauan Mentawai (masing-masing Rp395 juta).
Selain bantuan keuangan untuk kabupaten dan kota, Pemprov Sumbar juga mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp8,16 miliar kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat langsung dalam penanganan bencana, seperti BPBD, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, Dinas Sosial, dan Satpol PP.
Dana ini digunakan untuk penyediaan logistik darurat, penanganan korban, dan perbaikan infrastruktur awal di lokasi terdampak.
Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat, tetapi harus berlanjut dengan pemulihan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan solidaritas kepada Sumbar.
“Kami memastikan setiap rupiah bantuan disalurkan secara cepat, transparan, dan tepat sasaran. Pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar bantuan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang terdampak,” pungkas Mahyeldi.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
