Di Sumatera Barat, Baru 631.591 Tanah yang Terdaftar

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat pertemuan dengan Komite I DPD RI dalam rangka kunjungan kerja ke Sumatera Barat di Gubernuran Sumbar, Kota Padang, Selasa (17/10/2017).
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat pertemuan dengan Komite I DPD RI dalam rangka kunjungan kerja ke Sumatera Barat di Gubernuran Sumbar, Kota Padang, Selasa (17/10/2017). Foto : Istimewa
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat pertemuan dengan Komite I DPD RI dalam rangka kunjungan kerja ke Sumatera Barat di Gubernuran Sumbar, Kota Padang, Selasa (17/10/2017).
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat pertemuan dengan Komite I DPD RI dalam rangka kunjungan kerja ke Sumatera Barat di Gubernuran Sumbar, Kota Padang, Selasa (17/10/2017). Foto : Istimewa

Wakil Gubernur (Wagub) Nasrul Abit menyatakan jika baru 631.591 bidang tanah yang terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dengan demikian, 1.047.179,84 hektar dari 631.591 bidang tanah itu telah memiliki kepastian hukum.

Dikatakan Wagub, luas wilayah Sumatera Barat mencapai 42.297,3 km persegi dan hanya 58,83 persen sebagai kawasan yang dapat dipergunakan sebagai budidaya dengan luas mencapai 23.190,11 kilometer persegi.

“42,17 persen wilayah Sumbar sebagai hutan lindung yang mesti dijaga dalam menjaga kawasan Sumbar terhindar dari dampak bencana alam,” kata Wagub saat pertemuan dengan Komite I DPD RI dalam rangka kunjungan kerja ke Sumatera Barat, Selasa (17/10/2017).

Wagub menjelaskan, pada tahun 2017, BPN dalam program Prona Sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 15.105 bidang tanah.

Keseluruhannya itu bagian dari meningkatkan kepastian hukum pada lahan tanah bagi masyarakat di Sumatera Barat.

“Di Sumatera Barat memiliki spasifik kepemilikan tanah yang disebut sebagai Tanah Ulayat,” jelas Wagub.

Ada empat jenis bentuk Tanah Ulayat diantaranya, Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku, Tanah Ulayat Kaum dan Tanah Ulayat Rajo. Dimana, masing dimiliki secara komunal atau bersama-sama dan diwariskan secara turun-temurun oleh ‘anak kemenakan’.

Wagub menegaskan, jika dalam pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat dalam memanfaatkan tanah ulayat selalu mengadakan pendekatan dengan masyarakat melalui tokoh tokoh adat, ninik mamak, alim ulama serta kerapatan adat sehingga peran ini akan mengindari terjadinya salah persepsi serta pertikaian.

“Semua akan damai pada saat semua pihak merasa terlibat dan yakin pelaksanaan pembanguan itu untuk kepentingan bersama dan kemajuan daerah,” kata Wagub.

Sekedar informasi, rombongan Komite I DPD RI selama di Sumbar akan mendengarkan berbagai masukan dan sudut pandang terhadap pelaksanaan reformasi agraria di Sumatera Barat.