Padang – DPRD Kota Padang berupaya mencari solusi terkait penolakan warga Pauh untuk direlokasi ke Hunian Sementara (Huntara) di Lubuk Buaya.
Warga menilai lokasi Huntara terlalu jauh dari tempat tinggal dan aktivitas sehari-hari.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, meninjau langsung Huntara Lubuk Buaya.
Ia memahami keberatan warga yang ingin tetap dekat dengan lokasi aktivitas sehari-hari.
Huntara Lubuk Buaya memiliki kapasitas 80 kamar. Namun, warga Pauh memilih bertahan di daerah asal.
Akibatnya, Huntara tersebut difokuskan untuk menampung warga Koto Tangah dan Kuranji yang lokasinya lebih dekat.
Pemko Padang berkomitmen menangani kebutuhan warga Pauh secara maksimal.
Prioritas saat ini adalah mencari alternatif lokasi Huntara yang lebih dekat dan sesuai dengan kebutuhan mobilitas warga.
DPRD mencatat keinginan warga Pauh untuk mendapatkan hunian sementara yang dekat dengan aktivitas mereka.
Tokoh masyarakat mengusulkan pemanfaatan Rusunawa Unand dan beberapa titik lain di sekitar Pauh sebagai alternatif.
Pemko dan DPRD kini membahas dan mempertimbangkan semua opsi relokasi yang aman dan nyaman.
Tujuannya adalah mencari lokasi yang paling dekat dan sesuai agar proses relokasi tidak mengganggu mobilitas dan kegiatan ekonomi warga terdampak.
Pemerintah daerah berupaya mendengarkan aspirasi masyarakat pasca-bencana.
Diharapkan, penanganan pengungsi dan pemulihan sosial dapat dipercepat dengan solusi yang tepat.
Pemko Padang terus berkoordinasi dengan DPRD untuk mencari solusi terbaik.
Fokusnya adalah menemukan lokasi Huntara di sekitar Pauh agar warga segera menempati tempat tinggal yang layak.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
