Jakarta – Bursa calon Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) semakin menjadi bahan perbincangan.
Nama Letjen (Purn) Djamari Chaniago tiba-tiba muncul sebagai salah satu kandidat terkuat.
Posisi Menko Polhukam saat ini masih kosong setelah ditinggalkan Budi Gunawan. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk sementara ditunjuk sebagai pejabat ad interim.
Munculnya nama Djamari mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, purnawirawan TNI AD ini memiliki catatan sejarah terkait Prabowo Subianto.
Djamari adalah salah satu anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang pada tahun 1998 merekomendasikan pemberhentian Prabowo dari dinas militer.
Keputusan DKP tersebut didasari temuan adanya pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan Prabowo dalam peristiwa 1998. Selain Djamari, anggota DKP lainnya adalah Jenderal Subagyo Hadisiswoyo, Letjen Fachrul Razi, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Agum Gumelar, Letjen Yusuf Kartanegara, dan Letjen Arie J. Kumaat.
Lahir di Padang pada 8 April 1949, Djamari merupakan lulusan AKABRI 1971. Karier militernya terbilang cemerlang, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Staf Umum TNI.
Sebelum pensiun, Djamari pernah menjabat sebagai Pangkostrad dan Pangdam Siliwangi. Di bidang pemerintahan, ia sempat menjadi anggota MPR dari Fraksi Utusan Daerah dan ABRI.
Namun, bukan hanya rekam jejak militernya yang menjadi sorotan.
Nama Djamari juga sempat tercoreng akibat kasus pengeroyokan anggota TNI oleh rombongan moge Harley Owners Group (HOG) yang ia pimpin di Bukittinggi pada 2020.
Insiden tersebut sempat viral dan menuai kecaman publik.
Djamari kala itu justru menyebut insiden tersebut sebagai masalah kecil, alih-alih meminta maaf.
Kini, dengan mencuatnya namanya sebagai kandidat Menko Polhukam, publik bertanya-tanya apakah masa lalu dan kontroversi yang pernah menyelimutinya akan menjadi penghalang.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
