Gubernur Suumbar Adakan Rakor dengan Kepsek Negeri Se-Sumbar

Bikittinggi – Dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka semester genap tahun 2021, Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Barat (Sumbar) mengadakan Rapat Koordinasi Kepala SMA/SMK/SLB Negeri se-Sumbar di gedung PGSD Universitas Negeri Padang (UNP) di Belakang Balok, Bukittinggi pada Kamis, 24 Desember 2020.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Adib Alfikri, Kacab Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB Negeri se-Sumbar serta Dinas Kesehatan Sumbar mengatakan, untuk menyamakan persepsi dalam mengawali proses belajar mengajar tatap muka 2021 pada masa pandemi Covid-19, yang merupakan tujuan dari Rakor tersebut.

“Covid-19 masih merajalela, setiap sekolah haruslah mempersiapkan semua sarana dan prasarana protokol kesehatan,” ucapnya.

Menurut Irwan Prayitno, mengatakan terakait persiapan pelaksanaan sekolah tatap muka ini, pihak sekolah harus menetapkan protokol kesehatan dengan matang sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Anjuran dari pemerintah tersebut sesuai keputusan bersama empat Menteri tentang panduan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 Nomor : 210/Sipres/A6/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 bahwa satuan pendidikan di zona oranye dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka.

“Pada saat ini Sumbar sudah tidak ada lagi zona merah artinya kita sudah diperbolehkan untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar tatap muka di sekolah,” ungkapnya.

Baginya, kesehatan dan keselamatan merupakan yang utama, oleh sebab itu pemerintah daerah (Pemda) memperhatikan aturan tersebut.

Ada 6 (enam) ketentuan yang wajib dipenuhi sekolah, yaitu:
1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan

2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan

3. Kesiapan menerapkan wajib masker

4. Memiliki Thermogun

5. Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki kormobid tidak terkontrol, tidak memiliki akses terhadap transportasi yang aman, ada riwayat perjalan atau riyawat kontak dengan dengan orang terinfeksi covid

6. Mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orangtua atau wali.

Untuk lebih lanjut, Gubernur menyerahkan kebijakan kepada bupati/ wali kota masing-masing daerah tersebut.

“Oleh karena itu, kita berharap setiap kepala sekolah bisa terus berkoordinasi erat dengan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota masing-masing daerah, untuk memastikan daerahnya apakah zona merah atau hijau setiap sekali seminggu dengan Kepala daerahnya,” ingatnya.

Ia menegaskan, apabila terjadi zona merah di suatu daerah, kepala daerahnya perlu mengambil kebijakan baru, serta Dinas Kesehatan perlu mengeluarkan rilis setiap minggunya tentang zona-zona tersebut, dan juga daerah-daerah disekitarnya seperti Kota Solok dengan Kabupaten Solok, Agam dengan Bukittinggi, Limapuluh Kota dengan Payakumbuh dan Kota Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman.

Loading...
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...