Gugat ke MK, Nasrul – Indra Minta KPU Lakukan Pemilihan Ulang

  • Bagikan
Foto : internet

Padang – Dengan alasan karena proses penetapan seluruh calon menhalami cacat hukum dalam pemeriksaan kesehatan Pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) nomor urut 2 Nasrul Abit-Indra Catri (NA-IC) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar melaksanakan pemilihan ulang.

Hal tersebut, terdapat di halaman pengaduan Mahkamah Konstitusi (MK) RI dalam surat perbaikan permohonan Nasrul Abit-Indra Catri pada Senin, 28 Desember 2020.

Dengan salah satu isi permohonannya yaitu KPU Sumbar diminta melaksanakan pemilihan ulang. Alasannya karena KPU Sumbar melakukan kesalahan serius dan luar biasa terkait pemeriksaan kesehatan pasangan calon.

Kuasa Hukum NA-IC, Vino Oktavia mengatakan bahwa paslon kepala daerah harus memenuhi syarat tersebut, sementara KPU Sumbar dinilai melanggar pedoman teknis.

Baca Juga :  KPU Sumbar Siap Hadapi Gugatan Dua Paslon ke MK

“Padahal berdasarkan keputusan Ketua KPU RI, tim pemeriksa kesehatan yang berwenang adalah rumah sakit pemerintah yaitu RSUP dr M Djamil Padang, bukan IDI,” katanya pada Jumat, 1 Januari 2021.

Karena surat keterangan dikeluarkan oleh lembaga yang tidak berwenang, hal tersebut dinilainya cacat hukul. Kesalahan ini murni kesalahan KPU Sumbar, bukan kesalahan pasangan calon.

Ia menilai, karena hal tersebut penetapan calon gubernur dan wakil gubernur, hingga hasil penetapan rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Sumbar juga menjadi cacat hukum.

“Konsekuensinya, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumbar harus dilakukan pemilihan ulang, mulai dari tahapan verifikasi persyaratan calon agar terpilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang sah secara hukum,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya meminta untuk dilakukan pemilihan ulang, karena yang terjadi merupakan pelanggaran soal kesehatan.

Baca Juga :  KPM Terima BLT DD Nagari Lagan Mudiak Punggasan

Selain itu, di permohonan lain pihaknya meminta PSU di 4 daerah yaitu Solok Selatan, Kota Solok, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Pariaman. Karena surat suara di daerah tersebut tidak dibawa dengan kotak suara.

“Itu pilihan-pilihan yang kita sampaikan ke MK, kalau soal pelanggaran saat rekapitulasi kita pilih minta PSU, tapi kalau soal kesalahan dalam pemeriksaan kesehatan kita minta pemilihan ulang, jadi itu pakai atau kita ajukan ke MK agar diputuskan mana yang seadil-adilnya,” katanya.

Selain itu, hal lain yang dilaporkan yaitu terkait pelaporan dana kampanye paslon 04 Mahyeldi-Audy Joinaldy. Paslon itu menerima sumbangan dana kampanye melebihi batas yang ditentuka dan tidak melaporkannya.

  • Bagikan