Padang – Kota Padang mewaspadai potensi lonjakan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) akibat dampak bencana banjir dan tanah longsor serta kerusakan irigasi pertanian.
Pemerintah Kota Padang meminta dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempercepat perbaikan infrastruktur irigasi yang rusak.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mengungkapkan kekhawatiran ini saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Marketing (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera Barat di Auditorium Gubernur, Kamis (11/12/2025).
Rakor ini bertujuan membahas kesiapan daerah mengantisipasi dan mengendalikan inflasi menjelang Nataru.
Maigus Nasir menjelaskan, inflasi Kota Padang pada November 2025 tercatat 3,65 persen.
Angka ini dipicu gangguan suplai dan distribusi bahan pangan akibat banjir dan longsor yang menyebabkan kenaikan harga beras, cabai, dan telur ayam.
“Permintaan beras di pasaran meningkat sehingga terjadi kekurangan stok. Selain itu harga cabai dan telur ayam juga mengalami kenaikan akibat kendala transportasi dari luar daerah karena banjir dan longsor. Inilah yang memicu inflasi,” ujarnya.
Maigus menyoroti ancaman krisis pangan akibat kerusakan irigasi pertanian yang melanda empat kecamatan di Kota Padang, yaitu Koto Tangah, Nanggalo, Kuranji, dan Pauh.
Total lahan pertanian yang tertimbun mencapai 176,25 hektare dan tidak dapat ditanami. Selain itu, 3.146 hektare lahan bermasalah akibat irigasi rusak, dan 206 kelompok tani terdampak.
“Dengan kondisi ini, tentu inflasi 3,65 persen yang kita alami akan sulit dikendalikan apabila aspek irigasi tidak segera diatasi. Selain itu, akibat lahan yang tidak bisa ditanami, kemungkinan besar akan terjadi penambahan jumlah warga yang membutuhkan suplai beras dan dukungan pangan,” pungkasnya.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
