Jakarta – Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Kehutanan menjadikan pemenuhan sarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas utama dalam postur anggaran tahun 2027.
Kelengkapan peralatan dinilai krusial untuk menjamin keselamatan petugas di lapangan, sementara keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama kelestarian hutan.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, dalam rapat kerja bersama Wakil Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Ia menekankan bahwa paradigma pengelolaan hutan harus menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek kebijakan.
Menurut Alex, hutan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Jika masyarakat memiliki rasa memiliki yang kuat, upaya pelestarian kawasan hutan akan jauh lebih efektif.
“Hutan itu adalah sumber kehidupan, masyarakat itu subjeknya. Kalau rakyat merasa dan yakin bahwa hutan di lingkungan mereka adalah sumber kehidupan, maka mereka yang akan melindunginya,” ujar Alex.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai pendekatan tersebut belum tercermin optimal dalam rancangan anggaran Kementerian Kehutanan. Ia menyoroti program pemberdayaan masyarakat yang masih ditempatkan dalam kategori usulan tambahan anggaran, alih-alih menjadi program prioritas dasar.
Salah satu langkah konkret yang didorong Alex adalah percepatan pengakuan dan pengelolaan hutan adat. Ia menilai masyarakat adat telah terbukti menjaga kawasan hutan secara berkelanjutan, sehingga kepercayaan negara kepada mereka perlu ditingkatkan.
“Hutan adat itu harus jadi prioritas. Masyarakat adat pasti akan menjaga hutan itu. Ayolah, bangunlah kepercayaan dengan rakyat,” tegasnya.
Selain pemberdayaan, Alex menyoroti urgensi sarana penanggulangan karhutla. Ia meminta perlengkapan bagi petugas pemadam kebakaran hutan dimasukkan ke dalam kebutuhan dasar, bukan sekadar pelengkap dalam anggaran tambahan.
Dukungan peralatan yang memadai dianggap krusial untuk meminimalkan risiko bagi petugas di lapangan.
Alex menegaskan, negara tidak boleh membiarkan petugas bekerja tanpa perlindungan yang layak setelah banyaknya korban jiwa dalam penanggulangan karhutla sebelumnya.
“Sudah cukuplah korban jiwa dari petugas-petugas kita. Tidak mungkin kita biarkan saudara-saudara kita bertugas tanpa perlengkapan yang memadai,” imbuhnya.
Menutup rapat, Alex meminta agar setiap tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Kehutanan nantinya berdampak langsung pada perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap penyusunan anggaran 2027 lebih fokus pada penguatan peran masyarakat, pengembangan hutan adat, dan operasional petugas demi memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
