Nasional

Mendagri Seimbangkan Pengawasan dan Insentif bagi Pemerintah Daerah

258
×

Mendagri Seimbangkan Pengawasan dan Insentif bagi Pemerintah Daerah

Sebarkan artikel ini
mendagri-apresiasi-daerah-berprestasi:-perlu-keseimbangan-pengawasan-dan-insentif
Mendagri Apresiasi Daerah Berprestasi: Perlu Keseimbangan Pengawasan dan Insentif

Balikpapan – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya keseimbangan antara pengawasan dan pemberian insentif dalam membina pemerintah daerah.

Strategi tersebut menjadi kunci utama untuk memacu peningkatan kinerja daerah secara berkelanjutan.

Tito menyampaikan hal itu dalam acara Malam Anugerah Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan di Ballroom Hotel Platinum, Balikpapan, Selasa (5/5/2026).

Dia mengakui selama ini fungsi pembinaan pemerintah pusat cenderung hanya fokus pada aspek pengawasan.

Menurut Tito, pendekatan tersebut perlu diubah dengan memberikan apresiasi sebagai wujud motivasi bagi daerah.

Ia mengibaratkan sistem pembinaan selama ini lebih dominan menggunakan metode sanksi dibandingkan penghargaan.

“Saya jujur saja, selama lima tahun jadi Mendagri pertama, saya mikir ini kita stick terus. Kita kok lebih banyak menakut-nakuti, mana carrot-nya,” ujar Tito.

Ia menilai keseimbangan ini krusial karena Indonesia menerapkan sistem desentralisasi parsial yang menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang kendali pembinaan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini memperkuat program tersebut melalui pemberian apresiasi bagi daerah yang berkinerja baik guna memicu inovasi tata kelola pemerintahan.

Peningkatan anggaran Kemendagri pada 2026 membuka peluang lebih besar untuk memperkuat pendekatan insentif ini. Tito telah menginstruksikan jajaran internal kementerian agar menjalankan kebijakan tersebut secara konsisten.

Dalam kesempatan itu, Kemendagri memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah berdasarkan empat kategori utama.

Kategori tersebut meliputi penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta creative financing.

Pada kategori penurunan tingkat pengangguran, Kabupaten Barito Utara meraih predikat Terbaik I, disusul Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Murung Raya.

Untuk tingkat kota, Kota Bontang meraih Terbaik I dan Kota Palangka Raya sebagai Terbaik II, sementara tingkat provinsi diraih oleh Provinsi Kalimantan Utara.

Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.