TANAH DATAR, KABARSUMBAR – Satu unit mobil ambulance yang berasal dari dana Pokir salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar, sebak saazDesember 2018 lalu hingga saat ini belum jelas. Karena pemerintahan nagari menolak mobil yang di titipkan di DAK tersebut.
“Mobil tersebut dibeli dari Pokir salah seorang anggota DPRD Tanah Datar, Afrizal Moetwa saat ini masih belum jelas karena kita dinagari menolak unit ambulance tersebut,” ucap Wali Nagari Batipuh Baruh Mardalis DT. Itam kepada kabarsumbar, Rabu (07/03) kemaren.
Katanya, pihak pemerintahan nagari juga sudah membuat pernyataan agar mobil itu disesuaikan sebagaimana menurut undang-undang yang berlaku. Ketika ingin diserahkan, unit tersebut tidak mengatasnamakan nagari tapi melalui salah seorang nama warga yang Batipuh Baruh yang ada di Jakarta.
“Tim Pengeloka Keuangan (TPK) nagari yang langsung membeli ke Jakarta, bagaimana proses pembelian itu TPK yang tau, karena TPK sudah di SK kan oleh nagari. Kita hanya menunggu kapan akan menerima mobil itu. Bagaimanapun unit itu dibeli oleh uang negara, kami berhak mempertanyakan kepada TPK,” ujarnya.
Mardalis juga menjelaskan, besar dana itu sebesar Rp 300 juta dan diakuinya jika pengadaan ambulance itu tidak melalui jalur LPSE tapi membentuk TPK nagari. “Dan TPK nya kami SK kan kepada Jon Afrizal yang juga menjabat Kepala Jorong Subang Anak. Informasinya mobil pernah dipakai yang bersangkutan,” tutur Mardalis.
Informasi yang diperoleh kabarsumbar, satu unit mobil ambulance itu pernah dilihat warga dipakai oleh Kepala Jorong Subang Anak mengiringi salah seorang caleg melakukan sosialisasi.
“Calegnya ada digambar mobil ambulance itu pak, atau memang dia yang punya mobil? Soalnya ditulis berasal dari Pokirnya,” tanya salah seorang warga Batipuh Baruh yang engan namanya ditulis, ketika dikonfirmasikan kabarsumbar.
Kepala Dinas PMDPPKB Tanah Datar, Nofendril mengatakan, masalah ini sudah pernah dibahas dan berkordinasi dengan wali nagari Batipuh Baruh agar permasalahan ini cepat diselesaikan.
“Kita sudah mendengar, jika pengadaan mobil tersebut belum juga diterima oleh nagari, dan penguasaannya masih di tangan TPK. Hal ini justru akan bermasalah jika dibiarkan,” ucapnya. (Ddy)
