KABARSUMBAR – Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat dan Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar memanfaatkan momen halal bihalal pada Selasa (10/4). Mereka mempererat sinergi dalam memperjuangkan keterbukaan informasi publik. Acara berlangsung di Jalan Sisingamangaraja, Padang. Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus refleksi atas tantangan keterbukaan informasi di Sumbar.
Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, menyatakan bahwa agenda ini bukan sekadar silaturahmi. Namun, ini juga menjadi momen strategis. Mereka mendapatkan masukan terkait pengembangan kebijakan keterbukaan informasi.
“Kami sangat menghargai dukungan serta masukan dari PJKIP,” ujarnya.
Dinamika hari ini tidak lepas dari kolaborasi. Kolaborasi terjalin bersama Diskominfo, Gubernur, dan DPRD, terutama terkait efisiensi anggaran.
Musfi juga mengungkapkan fokus KI Sumbar saat ini. Mereka mendesak perubahan undang-undang keterbukaan informasi publik. Bahkan, ia tengah menyusun buku. Buku itu menggambarkan nilai-nilai keterbukaan informasi. Nilai-nilai tersebut sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah. Riset mendalam dari 12 negara mendukung hal ini.
Ketua PJKIP, Almudazir, menyoroti tantangan besar. Tantangan itu dihadapi keterbukaan informasi, khususnya di lingkungan birokrasi. “Banyak pihak merasa terancam oleh keterbukaan informasi,” katanya.
Akan tetapi, kita harus berjuang bersama. Tujuannya agar sistem ini semakin masif. Sistem ini juga mendukung Sumbar lebih hebat.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara KI dan PJKIP. Keduanya adalah mitra strategis. “KI jangan berhenti memberikan informasi,” tambahnya. PJKIP selalu hadir untuk mendukung. Ini adalah perjuangan bersama. Perjuangan ini membutuhkan kesamaan langkah.
Tokoh keterbukaan informasi, HM Nurnas, dan Dewan Penasehat PJKIP, Novrianto Ucok, juga menekankan pentingnya menjaga kemitraan tanpa batas. Kemitraan terjalin antara KI dan PJKIP. “Kita harus terus menjaga komunikasi serta sinergi,” kata Novrianto. Tujuannya agar perjuangan keterbukaan informasi publik semakin kokoh.
Melalui acara ini, KI dan PJKIP mempertegas komitmen bersama untuk hadirkan keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi menjadi landasan tata kelola pemerintahan. Tata kelola yang transparan dan akuntabel di Sumatera Barat.
