Ratusan komunitas dan non komunitas konter selular di Sumbar berunjukrasa di DPRD Sumatera Barat. Senin (2 /4/2018). Peserta aksi menuding Kominfo telah menipu mereka.
Hal ini terkait kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan mulai tanggal 31 Oktober 2017. Penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
“Banyak dampaknya, karena kartu perdana khususnya kartu perdana Internet, harganya jauh lebih murah dri pada isi pulsa paket internet,” kata Fitri Demora, KNCI DPD Sumbar.
Katanya, mereka telah berjuang Juli 2017, bahkan pada 7 November tahun lalu, Kemenkominfo menyetujui permintaan tersebut. Namun hal itu tidak terealiaasi, sehingga pusat dituding telah mengibuli mereka. Massa pengusaha kecil ini pun menuntut agar menghapus kebijakan satu KK tiga simcard.
Aturan registrasi ini pun menurut KNCI, merugikan bagi oulet pedagang kartu perdana, pengguna provider akan membeli pulsa internet dengan harga murah yang jauh lebih mahal dari harga sekarang, masyarakat di wilayah pedesaan dan pedalaman akan kehilangan akses terdekat untuk belanja pulsa. Karena outlet sudah tidak ada dan terpaksa harus ke kota atau ke gerai operator atau modern chanel. Pasar selular tentunya akan dikuasai total oleh segelintir pemodal besar dalam jaringan modern channel.
Pedagang kartu perdana sebelum ke gedung wakil rakyat, mereka berkumpul di Gelanggang Olahraga H. Agus Salim, Padang kemudian longmarch.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
