Jakarta – Pemerintah pusat menyiapkan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk mereaktivasi jalur kereta api di Sumatra Barat.
Proyek strategis ini bertujuan memulihkan konektivitas antardaerah yang selama ini terputus sekaligus menekan biaya logistik nasional.
Informasi ini disampaikan politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade, melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu (4/6/2026).
Ia menjelaskan, reaktivasi akan difokuskan pada rute strategis yang menghubungkan Pariaman, Padang Panjang, Singkarak, Solok, Muara Kalaban, hingga Sawahlunto.
Andre menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap pengembangan infrastruktur transportasi kereta api di Sumatra Barat.
Menurutnya, langkah ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat di sepanjang jalur yang dilintasi.
Pemerintah optimistis bahwa operasional kembali jalur kereta ini akan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa.
Selain aspek ekonomi, proyek ini diharapkan mampu mengurai hambatan logistik yang selama ini menjadi kendala utama di wilayah tersebut.
Namun, rencana ini memicu respons beragam dari masyarakat. Sebagian warga menyambut positif karena berharap dapat kembali menikmati moda transportasi publik dengan pemandangan alam ikonik, seperti kawasan Lembah Anai dan Danau Singkarak.
Di sisi lain, muncul gelombang skeptisisme dari warganet yang mempertanyakan urgensi proyek tersebut.
Sebagian masyarakat khawatir jalur ini nantinya hanya diprioritaskan untuk kepentingan pengangkutan batu bara dari tambang di Sawahlunto, alih-alih melayani mobilitas masyarakat umum.
Kritik juga datang dari warga yang menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan raya.
Beberapa pihak berpendapat bahwa pembenahan rute Padang – Bukittinggi jauh lebih mendesak untuk dilakukan guna mengurai kemacetan harian yang kian parah.
Jalur kereta api di lintasan tersebut diketahui sudah lama tidak beroperasi. Meski upaya reaktivasi sempat diwacanakan pada periode pemerintahan sebelumnya, realisasinya hingga kini belum berjalan maksimal.
Dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp300 miliar, publik kini menanti kejelasan jadwal pengerjaan proyek. Keberhasilan reaktivasi ini menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat Sumatra Barat.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
