Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang memperketat aturan zonasi rawan bencana sebagai langkah mitigasi jangka panjang.
Hal ini menyusul bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan hal tersebut saat memimpin rapat evaluasi perubahan Daerah Aliran Sungai (DAS) pascabencana, Selasa (6/1/2026). Rapat berlangsung di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota.
Rapat tersebut melibatkan akademisi dari Universitas Andalas (Unand), perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang, Kantor Pertanahan Kota Padang, serta Dinas SDA dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat.
Fadly menekankan perubahan kondisi DAS akibat banjir bandang dan longsor menjadi peringatan serius.
Mitigasi bencana di Kota Padang harus diperkuat.
“Kita harus berpikir jangka panjang. Kawasan yang berbahaya perlu dikaji secara ilmiah dan ditetapkan sebagai zona merah,” tegasnya.
Pemko Padang tengah mengkaji penetapan zona merah. Lebih dari 500 unit rumah warga rusak berat atau hanyut akibat banjir bandang pada akhir November 2025 dan bencana susulan pada 2 Januari 2026.
“Kajian akademis akan menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan teknis,” imbuhnya.
Kebijakan itu meliputi normalisasi sungai, penguatan tebing, hingga rehabilitasi kawasan hulu.
Relokasi menjadi opsi paling aman bagi warga yang bermukim di bantaran sungai dan lereng dengan kondisi tanah yang rapuh.
Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.
“Saat ini kita menunggu hasil pemetaan yang lebih akurat untuk penentuan batas zona merah,” jelasnya.
Pemko Padang telah menyiapkan Hunian Sementara (Huntara).
Pembangunan sekitar 800 unit Hunian Tetap (Huntap) juga diupayakan, di antaranya di Kecamatan Koto Tangah, Pauh, dan sejumlah lokasi alternatif lainnya.
Prof. Abdul Hakam menilai perubahan kondisi sungai pascabencana hidrometeorologi di Kota Padang tergolong serius.
Risiko banjir bandang dan longsor berpotensi meningkat jika tidak ditangani secara komprehensif.
“Tanpa penataan ulang DAS dan pembatasan aktivitas di zona rawan, potensi bencana susulan tetap tinggi,” tuturnya. Ia berharap masyarakat yang terdampak parah bersedia direlokasi demi keselamatan bersama.






