Padang – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi petani sawit di Sumatera Barat.
Desakan ini muncul menyusul informasi anjloknya harga tandan buah segar (TBS) sawit rakyat hingga Rp600 per kilogram di bawah harga normal.
Rahmat menilai penurunan harga tersebut mengancam pendapatan petani yang menggantungkan hidup dari hasil panen.
Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan arahan Presiden yang memprioritaskan peningkatan kesejahteraan petani dalam kebijakan nasional.
“Turunnya harga sawit yang hampir Rp600 dari harga normal ini harus segera direspons pemerintah, terutama sektor-sektor terkait,” ujar Rahmat di Padang, Minggu (31/5/2026).
Sebagai langkah intervensi, Rahmat mendorong perusahaan pelat merah, khususnya PTPN, untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
Ia menegaskan BUMN harus berfungsi sebagai penyangga pasar agar petani tidak terus merugi akibat tekanan harga.
“PTPN yang selama ini menampung sawit harus melakukan intervensi terkait harga pasar minimal. Hal ini penting agar petani tidak menanggung kerugian,” tegasnya.
Saat ini, harga TBS sawit rakyat di sejumlah wilayah Sumatera Barat dilaporkan berada pada kisaran Rp600 hingga Rp1.200 per kilogram.
Rahmat menduga gejolak harga ini dipicu oleh dinamika kebijakan ekspor sawit dan rencana penataan ekspor crude palm oil (CPO) melalui BUMN yang memicu reaksi pelaku pasar.
Selain masalah harga, Rahmat menyoroti kelangkaan minyak goreng di sejumlah daerah.
Ia mempertanyakan kontradiksi antara tingginya kebutuhan pasar dengan anjloknya harga bahan baku di tingkat petani.
Pemerintah dituntut untuk mengawasi rantai distribusi komoditas sawit dan menindak tegas pihak-pihak yang mencoba bermain di tengah situasi ini.
Rahmat berharap langkah pemerintah memanggil sejumlah BUMN terkait dapat segera menstabilkan harga beli sawit di tingkat masyarakat.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
