PADANG, KABARSUMBAR – Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyinggung tiga hal, yakni korupsi dilingkungan pemerintah daerah, ketenagakerjaan dan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
Hal itu disampaikannya saat pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat yang dilaksanakan Rabu 10 April 2019 di hotel Pangeran Beach, Kota Padang.
Masalah korupsi, Gubernur mengatakan tiap Pemerintah daerah harus memiliki komitmen untuk pembangunan Sumbar yang bebas dari korupsi, dan birokrasi bersih dan meningkatkan pelayanan publik, sehingga menjadikan Pemerintah Sumbar yang “good government” dan “clean government” dapat tercapai.
“Korupsi merupakan hal sensitif ditengah-tengah masyarakat kita. Banyak masyarakat kerap mengkaitkan sebuah jabatan yang diamanahkan kepada para pejabat rentan terhadap hal tersebut, hal ini bisa dihindari, jika semua pejabat berjalan sesuai dengan aturan” katanya.
Oleh karena itu Gubernur menegaskan, para pelaku korupsi termasuk para pejabat yang mendapat amanah untuk menjalankan kebijakan pemerintahan di negeri ini harus ditindak secara tegas.
“Siapapun dia, termasuk pejabat tinggi sekalipun, jika terbukti, pasti akan diberi tindakan tegas,” ujarnya.
“Ibarat kalau air dari hulu bersih, pasti air akan bersih juga sampai kehilir,” ucapnya.
Dalam hal ketenagakerjaan di Sumbar, Gubernur menyampaikan perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia, salah satunya dengan pelatihan vokasi untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas.
“Harus dipastikan, tiap lembaga pelatihan menyesuaikan sesuai kebutuhan tenaga kerja. Salah satu caranya adalah dengan pelatihan vokasi,” tegas dia.
Untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, disebutkannya pemerintah juga membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang berkualitas dan profesional.
Irwan Prayitno juga menyinggung isu percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) menuju pemetaan seluruh bidang tanah di kabupaten/kota di Provinsi Sumbar.
“Program PTSL ini luar biasa bagus, walaupun pelaksanaannya di Sumbar masih ada persoalan yakni berkaitan dengan tanah ulayat,” tutup Irwan Prayitno.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintah Sekretariat Pemprov Sumbar Iqbal Ramadi Payana, menyampaikan maksud dari kegiatan Rakor ini adalah mengoptimalkan, singkronisasi dan sinegritas pengelola dan pengembangan pemerintah Pusat dengan pemerintah provinsi (pemprov) dan Pemeritahan Daerah (pemda) Sumbar.
Sedangkan tujuannya agar penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pembagunan dapat berjalan secara efektif, berdayaguna dan berhasilguna.
Kabiro Pemerintahan berharap dari hasil Rakor ini dapat suatu kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang berkualitas dan pengawasan internal dalam pencegahan korupsi serta percepatan PTSL di kabupaten kota Provinsi Sumbar.
Rakor kali ini mengangkat tema ‘Dalam Rangka Pembangunan Ketenagakerjaan Untuk Indonesia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, Kita Tingkatkan Pengawasan Internal di lingkungan Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Korupsi serta Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Menuju Pemetaan seluruh Bidang Tanah di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat’.
Selain itu Rakor ini juga dihadiri Bupati dan Walikota se-Sumbar, Forkopimda Sumbar, para Kepala OPD Sumbar dan undangan lainnya.
[Putri Caprita]
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
