Selain Difasilitasi KPU, Peserta Pemilu Bisa Tambahan Iklan Kampanye di Media

PADANG, KABARSUMBAR – Selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi atau Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Peserta Pemilu 2019 atau Calon Anggota DPD mulai dari tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten/Kota diperbolehkan menambah jumlah penanyangan iklan Kampanye secara mandiri di empat media massa, yaitu cetak, televisi, radio, dan media daring atau portal berita online.

“Baik di media cetak maupun media elektronik, iklan kampanye baru boleh dilakukan 21 hari jelang masa akhir kampanye, yaitu 24 Maret-13 April 2019,” kata Komisioner KPU Sumbar, Gabriel Daula di Hotel Pangeran Padang, Rabu (27/3/2019).

Dikatakannya, jumlah penambahan ikllan kampanye yang diadakan secara mandiri oleh peserta pemilu atau tim kampanye pasangan calon dan partai politik tersebut dibatasi dan telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

Dijelaskannya, untuk setiap media cetak (koran harian) paling besar ukurannya 810 milimeter koran atau satu halaman setiap hari selama masa kampanye melalui iklan.

Lanjutnya, untuk setiap stasiun radio paling banyak 10 spot dengan durasi paling lama 60 detik per spot, setiap hari selama kampanye melalui iklan.

Sedangkan, setiap stasiun televisi paling banyak 10 spot durasi paling lama 30 detik pers pot, setiap hari selama masa kampanye melalui iklan.

Terakhir untuk media daring (online) setiap harinya selama masa kampanye melalui iklan maksimal ukuran horizontal 970 pixel x 250 pixel dan ukuran vertikal maksimal 300 pixel x 600 pixel.

“Batasannya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah ada ketentuan-ketentuan mengatur jumlah yang dapat dilakukan oleh peserta pemilu dalam beriklan,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar Vifner menyebutkan dalam iklan kampanye, harus menampilkan unsur citra diri.

“Pemilu DPR dan DPRD harus ada logo atau gambar partai dan nomor urut Partai Politik. Sedangkan, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus ada gambar pasangan calon dan nomor urut. Sementara Pemilu DPD harus ada gambar atau foto calon dan nomor urut,” jelas Vifner.

[Putri Caprita]

Loading...
DomaiNesia
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...