Padang – Pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang menyatakan komitmen penuh untuk membantu Kota Padang bangkit dari dampak bencana hidrometeorologi yang menerjang akhir November lalu.
Komitmen ini ditegaskan dalam pertemuan antara Wali Kota Padang, Fadly Amran, dengan Kepala BWS Sumatera V Padang, Naryo Widodo, di kantor BWS pada Selasa (30/12/2025).
Pertemuan itu membahas secara mendalam strategi percepatan penanganan dampak bencana, khususnya kerusakan infrastruktur sungai dan sumber air baku yang dinilai signifikan.
Wali Kota Fadly Amran menekankan urgensi penanganan pascabencana ini, mengingat dampaknya langsung terhadap keselamatan masyarakat.
“Langkah cepat dan terkoordinasi sangat vital. Kami sangat mengharapkan dukungan BWS Sumatera V untuk mempercepat pemulihan, terutama di titik-titik kritis yang berpotensi memicu bencana susulan,” tegas Fadly.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BWS Sumatera V Padang, Naryo Widodo, menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh upaya pemulihan Kota Padang.
“Kami telah memetakan sejumlah lokasi prioritas yang menjadi fokus penanganan,” ungkap Naryo.
Beberapa lokasi yang menjadi perhatian utama adalah Batang Kuranji, Air Dingin, serta kawasan terdampak banjir bandang di Batu Busuak dan Nanggalo.
Skema penanganan yang akan diterapkan meliputi rehabilitasi dan pengamanan infrastruktur sungai, serta perbaikan Intake air baku.
BWS Sumatera V akan memanfaatkan mekanisme tanggap darurat dan program rehab-rekon untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
Sesuai arahan pemerintah pusat, Naryo menargetkan penanganan darurat dapat diselesaikan dalam tiga bulan ke depan.
“Kegiatan yang sudah memiliki perencanaan teknis akan segera diusulkan untuk dieksekusi. Sementara untuk kegiatan lainnya, akan masuk dalam tahap perencanaan di tahun anggaran 2026,” jelasnya.
Lebih lanjut, Naryo Widodo juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota Padang dan partisipasi aktif masyarakat.
Dukungan, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan lahan di sepanjang bantaran sungai, sangat krusial untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
“Penanganan bencana ini bersifat Urgent. Oleh karena itu, dukungan dan pemahaman masyarakat terkait status lahan sangat diperlukan agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar dan terhindar dari kendala,” pungkasnya.
Diharapkan, kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat mempercepat proses pemulihan Kota Padang dan meminimalisasi risiko bencana serupa di masa mendatang.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
