Tutup Celah Korupsi di Sumbar, KPK dan Penegak Hukum Siap Bersinergi

  • Bagikan
Foto : internet

Padang – Aparat Penegak Hukum (APH) digandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk di Sumatra Barat (Sumbar) guna, menutup celah-celah potensi korupsi di Sumbar. Lembaga antirasuah itu pun mengajak lintas APH untuk saling bersinergi dalam pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, dalam rapat kordinasi dengan APH se-Sumbar pada Rabu, 17 Maret 2021 di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar.

“Salah satu strategi KPK dalam memberantas korupi adalah memperbaiki sistem. Tujuannya, menutup celah bagi siapa pun untuk korupsi. Ini akan lebih maksimal jika didukung sinergitas seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Ia mengatakan, korupsi adalah tindakan yang merusak keadilan dan kemakmuran suatu negara, sehingga kordinasi dan sinergitas antar penegak hukum merupakan faktor penting dalam pemberantasan korupsi tersebut.

Ia juga menyebutkan, dengan semangat yang diperjuangkan oleh KPK sama dengan semangat semua penegak hukum yang lain, sukses dan kegagalan dalam pemberantasan korupsi harus pula diemban bersama-sama. Sehingga, menurutnya, koordinasi dan supervisi antar penegak hukum berguna untuk saling menguatkan.

Meskipun, terkadang hubungan KPK dengan instansi penegak hukum lainnya tidak harmonis lantaran ulah dari pelaku-pelaku korupsi.

“Di titik ini, saya yakin semua sama, cuma kadang kita ini antara KPK dan instansi APH lain tidak harmonis, disebabkan pelaku-pelaku korupsinya. Kita, sesama APH, seyogyanya menjadi perekat bangsa Indonesia,” ujarnya lagi.

Sekain itu, ia juga menyatakan, bahwa saat ini KPK tengah mengembangkan tiga strategi pendekatan dalam pemberantasan korupsi.

Selain pencegahan, KPK juga fokus pada upaya pendidikan antikorupsi.

“Kami mengembangkan tiga pendekatan. Pertama, penindakan supaya orang jera, takut, sehingga tidak mengulangi. Prime mover kedua, mencegah, membuat sistem eksternal supaya pemangku kepentingan tidak bisa korupsi. Yang ketiga, melalui strategi pendidikan antikorupsi,” ujarnya.

Pendidikan antikorupsi harus dijalankan untuk menumbuhkan kesadaran, terutama bagi penyelenggara negara yang bertugas untuk kepentingan publik. Sebab, menurutnya kesalahan dari korupsi itunialah karakternya.

Untuk itu, menurutnya pendidikan antirkorupsi setidaknya sudah terimplementasikan di perguruan tinggi, melalui pedidikan, penelitian, pengabdian, maupun penyelenggaraan manajemen. Ia berharap, kemudian tumbuh kesadaran dari internal untuk tidak mau korupsi dan berdedikasi untuk melaksanakan amanah yang diemban.

Kepala Kejati (Kajati) Sumbar, Anwarudin Sulistiyono sementara itu menyampaikan, penanganan tindak pidana korupsi merupakan ranah semua APH. Ia pun setuju bahwa integritas antara lembaga merupakan salah satu kunci dalam pemberantasan korupsi.

“Saya jadi ingat paparan Prof. Dr Indriyanto Seno Adji, salah satu visi R. Soeprapto adalah mengintegrasikan dalam penanganan pidana, karena saat itu perkara korupsi belum sebanyak sekarang. Saya waktu itu jadi Aspidsus, senang sekali saat berkolaborasi dengan KPK, sehingga bisa mengeliminir permasalahan yang ada dan dapat menangani perkara lebih baik,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto menyampaikan juga hal yang sama bahwa, kegiatan rapat kordinasi antar penegak hukum tersebut sangat perlu. Terutama, dalam hal penanganan kasus korupsi di Sumbar yang masih memilki banyak pekerjaan rumah.

“Kami masih melihat penanganan kasus tipikor di Sumbar masih belum optimal. Maka dari itu, kami menyambut kolaborasi dengan KPK dan Kejati untuk memudahkan penanganan kasus korupsi baik yang sebelumnya, saat ini dan yang berikutnya,” ujar Toni.

  • Bagikan