Wagub Tegaskan Jangan Perlambat Proses Perizinan Investasi

Wakil Gubenur Sumbar Nasrul Abit saat menyampaikan kata sambutan pada Rapat Asistensi dari supervisi penyelenggaraan PTSP di Hotel Grand Zuri, Senin (16/7/2018). Putri Caprita
Wakil Gubenur Sumbar Nasrul Abit saat menyampaikan kata sambutan pada Rapat Asistensi dari supervisi penyelenggaraan PTSP di Hotel Grand Zuri, Senin (16/7/2018). Putri Caprita
Wakil Gubenur Sumbar Nasrul Abit saat menyampaikan kata sambutan pada Rapat Asistensi dari supervisi penyelenggaraan PTSP di Hotel Grand Zuri, Senin (16/7/2018). Putri Caprita
Wakil Gubenur Sumbar Nasrul Abit saat menyampaikan kata sambutan pada Rapat Asistensi dari supervisi penyelenggaraan PTSP di Hotel Grand Zuri, Senin (16/7/2018). Putri Caprita

PADANG, KABARSUMBAR-Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit menegaskan jangan memperlambat semua perizinan investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah jika sudah melewati proses dan kajian matang sehingga tidak akan merugikan masyarakat.

“Sekarang tidak ada lagi instansi maupun kepala daerah yang bisa menghambat percepatan perizinan usaha. Kalau tidak mau memproses dalam waktu yang ditetapkan sesuai standar operasional, izin dianggap telah disetujui sementara pihak yang menghambat, masuk catatan,” ujar dia.

Menurutnya, seluruh instansi yang terlibat hingga izin dikeluarkan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota, bertanggung jawab untuk mengamankan investasi itu hingga bisa beroperasional.

“Cepatnya proses pengurusan izin bukan karena ada main belakang, tetapi efek dari percepatan perizinan yang sedang digencarkan pemerintah. Tidak perlu curiga,” katanya di Padang.

Pihaknya mengatakan sangat penting untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan komunikasi pemerintah kepada rakyat. Pemerintah harus hadir dan ada saat rakyat memerlukan, cepat dan responsif terhadap masalah yang dihadapi masyarakat.

“Untuk itu fungsi dan produktivitas kelembagaan pemerintah daerah perlu dioptimalkan, satu diantaranya melalui pemanfaatan teknologi informasi,” kata Nasrul pada Rapat Asistensi dari supervisi penyelenggaraan PTSP di Hotel Grand Zuri, Senin (16/7/2018).

Ia mengatakan itu terkait beberapa investasi di bidang pertampangan yang telah mendapatkan izin tetapi tidak bisa beroperasi karena terkendala penolakan sejumlah masyarakat.

Salah satu penyebab penolakan itu diduga karena izin investasi yang dinilai tidak transparan, sehingga dikhawatirkan berakibat buruk bagi masyarakat sekitar.

“Kajian itu termasuk dampak lingkungan. Jika dinilai membahayakan masyarakat, izinnya tidak akan dikeluarkan,” kata dia.

Ia berharap masyarakat bisa memahami hal itu dan tidak menghambat investasi di daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumbar Maswar Dedi mengatakan percepatan berusaha diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018.

Salah satu penerapannya adalah Sistem Online Single Submission (OSS) berupa layanan terpadu elektronik.

Selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses Sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun.

Sistem itu dirancang untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

[putri caprita]