KABARSUMBAR – Komisi Informasi (KI) Sumatera Selatan mengunjungi KI Sumatera Barat untuk mendalami Monitoring dan Evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik, Jumat (21/02/2024), di Kantor Komisi Informasi Sumbar. Ketua KI Sumsel, M. Fathoni, hadir bersama Diskominfo Sumsel dan staf. Sementara itu, Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, beserta komisioner dan staf menyambut kedatangan mereka.
Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, berharap kunjungan ini membuka peluang diskusi serta pertukaran wawasan guna meningkatkan transparansi informasi di Sumsel.
“Selamat datang di Sumbar. Semoga kunjungan ini membantu memahami sistem Monev yang telah kami terapkan,” ujar Musfi.
Ketua KI Sumsel, M. Fathoni, mengungkapkan tujuan kunjungan adalah mempelajari strategi Sumbar dalam meningkatkan kualitas Monev.
“Kami berterima kasih atas sambutan KI Sumbar. Kami ingin belajar karena pelaksanaan Monev di Sumsel belum optimal akibat rendahnya partisipasi badan publik,” kata Fathoni.
Komisioner Bidang Kelembagaan KI Sumbar, Mona Sisca, menjelaskan bahwa Sumbar telah menjalankan Monev sejak 2015. Pada 2024, sebanyak 422 badan publik berpartisipasi dalam program ini.
“Kami menilai 11 kategori badan publik, termasuk OPD, instansi vertikal, lembaga yudikatif, pemerintah daerah, nagari/desa, BUMD/Bumnag/Bumdes, perguruan tinggi, serta lembaga pemilu seperti KPU dan Bawaslu,” jelas Mona.
Wakil Ketua KI Sumbar, Tanti Endang Lestari, menambahkan bahwa penilaian Monev berbasis enam indikator utama.
“Kami menggunakan digitalisasi, jenis dan kualitas informasi, komitmen organisasi, sarana prasarana, serta inovasi dan strategi. Lebih dari 60 pertanyaan wajib dijawab badan publik, dengan data yang harus diumumkan di website dan media sosial,” terang Tanti.
Tanti juga mengungkapkan bahwa Sumbar mengembangkan aplikasi khusus untuk Monev.
“Kami bekerja sama dengan Diskominfotik Sumbar membuat aplikasi sendiri. Sebelumnya, Monev dilakukan manual, tetapi kini lebih efisien dan akurat,” tambahnya.
Diharapkan, KI Sumsel dapat menerapkan strategi dan metode yang telah digunakan Sumbar guna meningkatkan transparansi informasi di wilayahnya.






