Jakarta – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum krusial bagi Pemprov Sumbar untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi menekankan pentingnya pengelolaan potensi kelautan Sumbar yang optimal tanpa mengabaikan aspek ekologis.
Ia menegaskan bahwa pendekatan ekonomi biru yang diusung selaras dengan agenda nasional dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan taraf hidup nelayan serta pembudidaya ikan.
“Kami berkomitmen mengelola kekayaan laut Sumbar secara berkelanjutan. Tujuannya jelas: memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan,” ujar Mahyeldi.
Terdapat empat program prioritas yang diajukan Pemprov Sumbar kepada KKP. Pertama, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih untuk memperkuat ekosistem ekonomi pesisir dari hulu ke hilir.
Kedua, integrasi budidaya perikanan air tawar sistem bioflok dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Mahyeldi optimistis langkah ini akan menjamin ketersediaan pasokan ikan sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru.
Ketiga, Pemprov Sumbar mengusulkan pengembangan UPTD BPBALP Sungai Nipah dan Taluak Buo sebagai pusat produksi Hatchery udang vaname untuk wilayah barat Sumatera.
Rencana ini telah mendapat lampu hijau dari KKP melalui kolaborasi dengan UPTD BPIU2K Karangasem. Terakhir, optimalisasi tujuh kawasan konservasi perairan sebagai destinasi wisata bahari yang ramah lingkungan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Syefdinon, yang turut mendampingi Gubernur, mengungkapkan bahwa Menteri KKP memberikan dukungan penuh terhadap usulan tersebut.
Menurut Syefdinon, Menteri Trenggono menilai Kampung Nelayan Merah Putih sebagai inisiatif strategis nasional yang mampu mengintegrasikan ekosistem ekonomi kelautan.
“Pak Menteri menekankan bahwa program ini akan mendongkrak produksi perikanan tangkap. Ke depan, hasilnya tidak hanya untuk konsumsi lokal, tetapi juga diproyeksikan untuk pasar ekspor melalui Pelabuhan Samudra Bungus,” jelas Syefdinon.
Lebih lanjut, Menteri KKP menginstruksikan agar budidaya bioflok segera direalisasikan bagi usulan yang telah memenuhi syarat teknis.
Selain itu, KKP mendorong penguatan sektor hulu melalui penyediaan induk ikan unggul dan pembangunan pabrik pakan guna menekan biaya produksi.
Menteri juga meminta agar pembangunan sektor kelautan di Sumbar dilakukan secara kolaboratif, melibatkan lintas OPD, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam lawatan ini, Gubernur Mahyeldi didampingi oleh Kepala Bappeda Sumbar, Zefnihan, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Syefdinon.
Sinergi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memajukan sektor kelautan Sumbar yang berdaya saing tinggi.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
