Padang – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, resmi menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Sumatera Barat, Senin (6/7/2026).
Dokumen tersebut akan menjadi pedoman arah kebijakan fiskal yang memprioritaskan akselerasi transformasi ekonomi, penguatan inklusi sosial, serta ketahanan pangan.
Mahyeldi menjelaskan, penyusunan anggaran 2027 mempertimbangkan dinamika ekonomi makro dan tantangan pascabencana.
Menurutnya, perlambatan ekonomi saat ini dipengaruhi oleh tekanan global, nasional, serta bencana alam yang mengganggu aktivitas produksi dan distribusi di sektor pertanian hingga perdagangan.
Meski menghadapi tantangan, ia mencatat capaian positif pada sejumlah indikator pembangunan sosial.
Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen atau setara dengan pengurangan 33 ribu jiwa.
Indeks Gini Rasio membaik di angka 0,280, sementara tingkat pengangguran terbuka turun ke level 5,52 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 77,27, melampaui rata-rata nasional.
Mahyeldi menilai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan terbukti efektif menjaga daya tahan rumah tangga masyarakat.
Tema pembangunan tahun 2027 difokuskan pada transformasi ekonomi berbasis nagari dan UMKM.
Pemerintah daerah berkomitmen menerapkan prinsip money follows program agar anggaran memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Prioritas belanja diarahkan pada pelayanan dasar, infrastruktur tangguh bencana, pengembangan pariwisata, hingga ekonomi kreatif.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan optimalisasi aset.
Secara fiskal, rancangan ini memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp5,77 triliun dengan belanja daerah Rp5,71 triliun.
Setelah memperhitungkan pembiayaan, terdapat proyeksi defisit sebesar Rp66 miliar dalam APBD 2027.
Mahyeldi berharap pembahasan bersama DPRD menghasilkan kebijakan yang akomodatif terhadap aspirasi publik.
Ia menegaskan, setiap rupiah yang dianggarkan harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Sumatera Barat.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
