PADANG, KABARSUMBAR – Gubenur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menegaskan rakor provinsi Kabupaten/Kota harus dihadiri Kepala Daerah minimal wakil, bukan Sekretaris Daerah (Sekda) bahkan oleh pejabat setingkat eselon II.
“Rakor Kepala Daerah seharusnya dihadiri oleh Bupati atau Walikota, minimal Wakil yang menggantikan. Jangan hanya sedang butuh saja tiap sebentar telpon. Giliran saat rapat penting demi rakyat, banyak yang tidak hadir dan mewakili ke Sekda, bahkan ke pejabat eselon II, itu tidak benar. Sekali lagi, ini Rakor Kepala Daerah,” tegasnya di Padang, Selasa (21/8/2018).
Pihaknya menyebutkan ada 5 Kabupaten/Kota yang tidak hadir rakor dan tanpa diwakili oleh wakil kepala daerah yakni Kabupaten Tanah datar, Dharmasraya, Kota Pariaman, hanya diwakili asisten, kemudian Solok Selatan diwakili Sekda, sedangkan Padang Panjang tidak ada yang mewakili.
“Walaupun hanya 14 Kabupaten/Kota yang diwakilkan hadir oleh wakil kepala daerah, itu gak masalah. Kedepannya satu bulan sebelum acara ini kita akan beri tau kesemua, sehingga mereka bisa mengatur jadwalnya dan semoga kedepannya banyak yang hadir,” ujar Irwan.
Pihaknya mencontohkan seperti Kota Padang Walikotanya tidak dapat hadir karena sedang di uji untuk mendapatkan penghargaan lingkungan hidup dari kementrian dan tidak mungkin digantikan, sedangkan wakilnya sedang sakit, jadi itu tidak jadi masalah.
“Jika kegiatan dengan Kementrian silahkan tidak apa bisa digantikan, tetapi kalau acara daerah yang bisa ditinggalkan, lebih utamakanlah acara rakor yang memang kewajiban undang-undang dan amanat kepada kita untuk berkoordinasi dan menyelesaikan masalah yang ada di daerah,” ujar dia.
Lebih lanjut, Ia mengatakan Bupati dan Walikota tidak akan bisa memajukan daerahnya tanpa berkoordinasi dengan daerah lain dan Provinsi.
“Bagaimana kita akan memajukan daerah kita, kalau untuk berkoordinasi saja Bupati dan Walikota tidak mau. Jangan Kepala Daerah merasa hebat sendiri dan tidak perlu bantuan dari siapapun. Itu tidak benar,” kata Irwan.
Selanjutnya, Irwan mengatakan sudah meminta kepada Biro Pemerintahan hari ini untuk menyurati Bupati dan Walikota yang tidak hadir, agar Rakor berikutnya minimal yang hadir harus diwakili Kepala Daerah.
“Jika Rakor selanjutnya masih ada yang tidak mematuhi aturan tersebut, sesuai kewenangan dan aturan yang ada saya akan berikan sanksi,” tegasnya.
(Putri Caprita)
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
