Anugerah KIP 2019, Pengembalian Kuisioner Badan Publik Meningkat hingga 72,42 persen

PADANG, KABARSUMBAR – Tingkat pengembalian kuisioner dalam Pemeringkatan Badan Publik 2019 oleh Komisi Informasi Sumatera Barat meningkat.

Hingga akhir waktu pengembalian, tingkat pengembalian kuisioner dari badan publik mencapai 72,42 persen.

Ketua Panitia Pemeringkatan Badan Publik 2019, Tanti Endang Lestari mengatakan, ada 10 kategori badan publik yang dianugrahkan. Kategori ini meningkat dari tahun 2018, dimana hanya 8 kategori.

“Adapun ke-10 kategori itu terbagi menjadi tingkat Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, Instansi Vertikal, BUMN atau BUMD, Kabupaten dan Kota, Partai Politik, KPU Kabupaten dan Kota, Bawaslu Kabupaten dan Kota, PTN dan PTS, Nagari, dan SMA, SMK, MA,” kata Tanti dalam konferensi pers mengenai pemeringkatan badan publik 2019 di Gedung Komisi Informasi, Sisingamangaraja, Padang, Kamis 5 September 2019.

Tanti menjelaskan, jika penilaian pemeringkatan badan publik dibagi menjadi empat tahap. “Pertama, pengisian kuisioner, kemudian dilanjutkan dengan tahap verifikasi, lalu visitasi, dan terakhir presentasi,” jelas Tanti.

Ditambahkan Tanti, saat ini, pihaknya akan masuk tahapan verifikasi. Hingga waktu terakhir pengembalian kuisioner, Rabu 4 September 2019 pukul 00.00 WIB, jumlah badan publik yang mengembalikan mencapai 239 badan publik dari 330 badan publik yang terdaftar.

“Walaupun jumlah peserta menurun, namun jumlah pengembalian kuisioner meningkat dibandingkan tahun 2018. Tahun 2018, jumlah peserta mencapai 524 badan publik, namun tingkat pengembalian hanya 34,05 persen. Namun, tahun 2019 dengan peserta 330 badan publik, tingkat pengembalian 239 badan publik atau menjadi 72,42 persen,” kata Tanti yang juga Komisioner Kelembagaan KI Sumbar tersebut.

Menurut Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi menyebut, faktor masih adanya yang tidak melakukan pengembalian kuisioner, ada sejumlah alasan.

“Pertama, kemungkinan yang bersangkutan tidak mengikuti bimtek yang kita adakan. Kedua, mungkin ada yang tak ingin mau mengerti,” kata Adrian.

Dalam langkah evaluasi terhadap kepesertaan pemeringkatan badan publik, saat ini, kata Adrian, KI Sumbar lebih mementingkan kualitas, dibandingkan kuantitas.

“Sebagai bentuk evaluasi, kita lebih mengedepankan kualitas. Jadi, tahun 2019, untuk kuantitas itu nomor dua, yang penting bagaimana kualitas dari keikutsertaan badan publik tersebut,” sebut Adrian.

Selain itu, Wakil Ketua KI Sumbar Nofal Wiska menjelaskan, nantinya Anugrah Keterbukaan Informasi Publik akan digelar pada November 2019 mendatang.

“Dari masing-masing kategori nantinya, akan menghasilkan 10 peringkat badan publik, dimana mencakup nilai, apakah badan publik bersangkutan termasuk belum informatif, cukup informatif hingga informatif,” kata Nofal.

Pihaknya pun berharap, seluruh stakeholder dapat berperan, dan mendukung penuh dalam mewujudkan Sumatera Barat menjadi provinsi yang menuju informatif.

“Kita harapkan peran semua pihak, dengan adanya Anugrah ini, kita lihat banyak support luar biasa yang diberikan oleh pemerintah daerah, maupun stakeholder terkait. Kita harap, Sumatera Barat bisa menjadi Provinsi yang informatif dari berbagai informasi publik,” harap Nofal.

Dalam konferensi pers itu juga hadir Komisioner Penyelesaian Sengketa Informasi Arif Yumardi selaku moderator.

Loading...
DomaiNesia
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...